Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK

RM.id  Rakyat Merdeka - Gelombang PHK menghantui industri dalam negeri. Hingga kini, sudah ada puluhan ribu pekerja yang di-PHK.

Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPTPJB), Yan Mei mengungkapkan, telah menerima laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) di 14 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sejak dua pekan lalu, kary­awan yang terkena PHK mencapai 64 ribu pekerja dari 124 perusahaan.

“Situasi ini bagi kami lebih parah daripada Covid-19. Kalau waktu Covid-19, kita tahu masalahnya hanya tidak bisa kirim tapi market-nya ada. Sedangkan kali ini market tidak bisa diprediksi,” ucapnya dalam kon­ferensi pers virtual, kemarin.

Dia menjelaskan, PHK terjadi lantaran adanya penurunan daya beli konsumen, khususnya di negara-negara tujuan ekspor terbesar seperti Amerika Serikat dan Eropa. Yan Mei bercerita, di pabriknya sendiri yang terletak di Kabupaten Bogor, terjadi penurunan pesanan sejak April 2022 hingga 50 persen.

Baca juga : Pemerintah Perlu Cermati Serius Kondisi Papua Pasca Kematian Filep Karma

“Hingga kini sudah ada 18 perusahaan tekstil yang tutup yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 9.500 karyawan. Angka itu diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan lapo­ran-laporan baru yang masuk,” ujarnya.

Di mengatakan, situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang sulit diprediksi juga telah menimbulkan gangguan logistik terhadap pasokan pangan secara internasional. Akibatnya, inflasi pangan bisa terus melonjak dan membuat masyarakat memprioritaskan belanja pangan ketimbang produk tekstil.

“Sudah bisa kebayang lebih banyak lagi korbannya. Sehingga apakah pemerintah ini bisa melakukan relaksasi, apakah dari BPJS atau apapun yang bisa dipertimbangkan,” ucap Yan Mei.

Dia berharap agar Pemerintah segera melakukan kebijakan agar industri tekstil bisa terselamatkan. “Kita terus harus bersuara kepada Pemerintah, meminta mencari solusi yang terbaik buat situasi yang ada sekarang,” tuturnya.

Baca juga : Pengamat: Mesin Politik Golkar Masih Belum Bekerja Penuh

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri mengungkapkan, industri alas kaki di Tanah Air sejak Juli 2022 terus mengalami penurunan order ekspor. Menyusul tekanan ekonomi akibat lonjakan inflasi di negara-negara tujuan ekspor, seperti Amerika Serikat (AS) dan negara Uni Eropa (UE).

“Tanpa dukungan Pemerintah, PHK mungkin akan semakin massif mulai akhir tahun ini sampai tahun depan. Data yang kami rekap, sudah ada 22.500-an buruh pabrik alas kaki yang sudah di-PHK,” katanya.

Firman menjelaskan, PHK tersebut mulai dari awalnya merumahkan karyawan, tidak memperpanjang kontrak buruh, hingga tak lagi bekerja. “Intinya mereka sudah tak terima gaji lagi. Ada yang tadinya kontrak nggak diperpanjang. Di industri kami se­bagian besar sifatnya PHK,” kata Firman.

Menurut Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, tak hanya in­dustri alas kaki, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri juga men­galami nasib serupa. Dia bilang, sosiasi yang menaungi pelaku industri garmen hingga hulu tekstil nasional melaporkan telah terjadi efisiensi massal.

Baca juga : Pendidikan Vokasi Kudu Terhubung Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja

“Perumahan karyawan dan PHK masih terus bertambah. Per Selasa, 2 November 2022 sekitar 78.000 orang. Pengurangan order juga masih terus,” katanya.

Pabrik-pabrik yang melakukan efisiensi itu, kata dia, tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Data yang masuk resmi ke Disnaker masih dari Jabar (Jawa Barat). Tapi info dari perusahaan yang lain di Jateng (Jawa Tengah) juga ada yang sudah PHK,” ungkap Redma.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.