Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK

 Sebelumnya 
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Indah Anggoro Putri mengaku ada informasi terkait PHK massal di Indonesia. Khususnya di sektor garmen, tekstil hingga alas kaki.

“Namun, informasi dan data ini masih harus kami cross check dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kab/kota,” sambung Putri.

Selain melakukan pengecekan, Kemenaker mengaku siap melakukan pendampingan diskusi antara perusahaan dan karyawan. Diharapkan, ada kesepakatan bersama agar terhindar dari masalah PHK massal di tengah gejolak ekonomi dunia.

“Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala atau tan­tangan di setiap perusahaan, dan untuk itu kemnaker dan dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut,” jelasnya.

Baca juga : Pemerintah Perlu Cermati Serius Kondisi Papua Pasca Kematian Filep Karma

Putri menjelaskan, maraknya PHK belakangan ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa, transformasi bisnis di era digital, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.

“Kami juga berharap kiranya dinas-dinas tenaga kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker,” pungkas Putri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti badai PHK yang mulai menyerang Indonesia. Pemerintah pun akan turun tangan menggunakan instru­men fiskal yaitu anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk mengan­tisipasinya.

Sri menyebutkan, APBN akan diguna­kan sebagai alat meredam gejolak global agar tak berdampak ke ekonomi domes­tik. Apalagi belanja negara saat ini masih bisa digunakan hingga dua bulan.

Baca juga : Pengamat: Mesin Politik Golkar Masih Belum Bekerja Penuh

Pemerintah, kata Sri, melakukan moni­toring secara spesifik dengan kementerian dan lembaga (K/L) lain. Dia menjelaskan saat ini produk tekstil, ekspor hingga September masih mencatatkan pertum­buhan yang tinggi.

“Untuk kategori pakaian dan aksesoris rajutan masih tumbuh 19,4 persen. Lalu produk non rajutan tumbuh 37,5 persen. Alas kaki masih tumbuh 41,1 persen,” ujarnya.

Sri menyebutkan, Pemerintah juga me­lihat pusat pertumbuhan di Asia Selatan seperti India dan risiko pelemahan ekono­mi negara maju. Menurut dia, Pemerintah juga terus memantau terjadinya fenomena realokasi dari pabrik-pabrik.

“Akan diperhatikan lebih detail relokasi dari posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari daerah yang upahnya relatif tinggi ke daerah yang upahnya rendah,” jelas dia.

Baca juga : Pendidikan Vokasi Kudu Terhubung Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja

Netizen mendesak Pemerintah segera melakukan antisipasi gelombang PHK. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan semakin meluas dan berdampak ke sektor lain.

Akun @AlbertSolo2 mengatakan, in­dustri garmen dan pakaian jadi menjadi salah satu korban krisis ekonomi global. Melemahnya perekonomian negara tujuan ekspor seperti Eropa, Amerika serikat dan China, mengancam jutaan buruh yang mencari nafkah di industri garmen dan pakaian jadi. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.