Dewan Pers

Dark/Light Mode

Burung Hantu Di Koalisi Perubahan

Bikin Rencana Sendiri, Batalin Sendiri, Kok Nyalahin Pihak Lain

Kamis, 17 November 2022 06:35 WIB
Koalisi Perubahan. (Foto: Istimewa).
Koalisi Perubahan. (Foto: Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Muncul isu ‘burung hantu’ dalam batalnya deklarasi Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Apa benar?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto membantah isu ‘burung hantu’ dalam batalnya deklarasi koalisi yang digagas Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia menegaskan, tidak ada burung hantu atau pihak yang ingin menggagalkan koalisi tersebut.

“Kalau kita lihat dari berbagai apa yang ditampilkan, enggak ada invisible power. Itu karena di antara tokoh-tokoh partai tersebut belum mengambil kesepakatan,” kata Hasto di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, kemarin.

Berita Terkait : Heran Deh, Bisa-bisanya Dana Desa Mengalir Ke KKB Papua

Hasto lebih jauh mengatakan, tudingan tersebut merupakan urusan di antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sendiri. “Loh yang koalisi kan mereka,” imbuh Hasto.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief menganalogikan hanya ‘burung hantu’ yang bisa memisahkan Koalisi Perubahan yang tengah dirintis partainya bersama Partai NasDem dan PKS.

Netizen heran dengan istilah ‘burung hantu’ yang dituding ingin membuyarkan Koalisi Perubahan. Terlebih, yang bikin rencana deklarasi mereka sendiri, dan yang membatalkan juga mereka sendiri.

Berita Terkait : Dukung Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Luncurkan Aplikasi Mandiri Agen

Akun @Nurhadi_ja menjelaskan, istilah ‘burung hantu’ adalah oligarki dan elite partai di luar Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat yang ingin Anies tidak dicapreskan pada Pemilu 2024.

“Perilaku elite partai yang suka tuding sana tuding sini atas kegagalan partai menunjukkan sikap tidak dewasa dalam berpolitik,” ujar @Bilson_Simamora.

Akun @Rio_febrianto menduga alot­nya deklarasi Koalisi Perubahan karena partai pengusungnya masih meributkan posisi calon wakil presiden (cawapres). Sebab, kata dia, posisi cawapres pent­ing untuk mengerek elektabilitas partai pengusungnya.

Berita Terkait : Peringati Bom Bali, Mendagri Akui Tak Bisa Bekerja Sendiri Atasi Terorisme

“Alotnya Koalisi Perubahan karena masalah dana. Siapa yang mau bayar ongkos kampanye Pilpres dari Sabang -Merauke,” duga @Alieefputra.

Menurut @Bies_Sandy, tidak ada politisi dalam Koalisi Perubahan yang memenuhi kriteria cawapres yang dibu­tuhkan Anies Baswedan. Idealnya, kata dia, posisi cawapres diisi jenderal purnawirawan TNI yang mampu pasang badan dalam segala hal.
 Selanjutnya