Di DPR, Cuma Partai Ka’bah Sendirian Yang Berani Menolak

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana tidak digantinya nomor urut partai politik di Pemilu 2019 pada Pemilu 2024 mendapatkan penolakan keras dari berbagai partai.

“Tentu kita sebagai partai baru sangat dirugikan, dan menolak kehendak partai la­ma itu,” ujar Wakil Sekertaris Jenderal Partai Buruh, Indri Yuli Hartati, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Indri menilai, pesta demokrasi itu harus memenuhi azas jujur dan adil. Ini bersifat keseluruhan.Termasuk soal nomor urut partai politik yang biasanya diundi menjelang kontestasi. Seluruh partai, berangkat bersama ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendapatkan nomor urut partai.

Jika hanya partai baru saja yang diundi, asumsinya, partai lawas tidak perlu mengikuti undian dan dengan nomor lama bisa langsung sosialisasi partai kepada masyarakat. Sementara, langkah yang dialami partai baru dianggap lebih sulit. “Baiknya ya sama-sama diundi juga. Seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 itu kan nanti statusnya sama. Sama-sama partai peserta,” cetusnya.

Baca juga : Usul Mega Didukung Senayan

Politisi asal Tasikmalaya, Jawa Barat ini berkelakar, partai lawas atau tepatnya Partai Senayan sudah terlalu banyak diuntungkan di pesta demokrasi kali ini. Utamanya, tentang hak istimewa tidak perlu mengikuti verifikasi fak­tual Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Wakil Sekretaris Partai Gelora Indonesia, Ahmad Chudori me­minta nomor urut parpol peserta 2024 dikocok ulang. “Kayaknya nggak fair. Semestinya semua diundi,” ucapnya.

Wakil Ketua Partai Ummat, Nazaruddin juga menyampaikan hal serupa. Dia menyebut aturan tersebut diskriminatif. “Jelas itu merupakan akomodasi dari keinginan sepihak dari partai parlemen,” katanya.

Tak hanya itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan salah satu partai di parlemen juga ikut menolak. “Bagi kami sistem yang sudah berjalan selama ini saja. Di mana setiap Pemilu diundi,” kata Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani.

Baca juga : Partai Ka’bah Pecah, KIB Goyah

Sementara itu Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengamini wacana nomor urut parpol peserta Pemilu 2019 tidak akan diubah pada pesta demokrasi 2024 telah disepakati DPR, Pemerintah, dan penyelenggara Pemilu. Namun, bagi parpol baru, peneta­pan nomor urut akan dilakukan dengan cara diundi.

Nantinya, wacana ini akan diakomodir ke dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pemilu. Wacana yang digaungkan Megawati Soekarnoputri itu telah dibahas dua kali dalam harmonisasi draft rancangan Perppu Pemilu sebelumnya.

“Alhamdulillah dalam diskusi itu pemerintah tak keberatan, KPU juga tidak keberatan, frak­si-fraksi juga cuma satu yang waktu itu minta dipertimbang­kan,” ujar Doli.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengaku, pernah mengusulkan kepada lem­baga penyelenggara pemilu, KPU agar nomor partai politik peserta pemilu tak diubah untuk Pemilu 2024 dan beri­kutnya.

Baca juga : Bukti Polri Masuki Paradigma Baru Dan Junjung Tinggi HAM

“Sebenarnya yang namanya tanda gambar itu, nomor itu, sebenarnya saya katakan kepada Bapak Presiden dan Ketua KPU dan Bawaslu, bahwa itu terlalu menjadi beban bagi partai. Kan secara teknis, itu harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak,” ujar Megawati. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.