Mahfud: SP3 Batal, Proses Hukum 4 Tersangka Tetap Jalan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan hasil rapat di kantor Kemenko Polhukam pada Senin (21/11), tentang kasus perkosaan terhadap pegawai Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Rapat itu dihadiri Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kabareskrim Polri, serta pejabat instansi dan lembaga terkait.

Baca juga : Gaet Agregator, Kemenkop UKM Ajak ASN Belanja Produk UMKM

Mahfud menegaskan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), dinyatakan  batal.

Alasannya, pencabutan laporan itu tidak benar secara hukum.

Baca juga : Akurindo Pamerkan Produk UMKM Terbaik Di KTT G20

Sebagai konsekuensi, proses hukum terhadap empat tersangka berinisial N, MF, WH dan ZPA kembali berjalan.

"Di dalam hukum, laporan tidak bisa dicabut. Sementara pengaduan, bisa dicabut. Tidak ada konsep restorative justice pada kejahatan yang serius. Karenanya, perkara tersebut harus terus dibawa ke pengadilan," jelas Mahfud.

Baca juga : Tangani Kasus Kekerasan Seksual, Kemenkop UKM Bentuk Tim Independen

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, hingga Polri telah memiliki pedoman terkait restorative justice.

"Restorative justice itu bukan sembarang tindak pidana. ORang mau berdamai, lalu ditutup kasusnya. Itu tidak bisa," tegas Mahfud. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.