Dewan Pers

Dark/Light Mode

Sambo Cs Vs Kabareskrim

Inikah Perang Bintang Yang Ditakutkan Pak Mahfud Itu?

Sabtu, 26 November 2022 07:56 WIB
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto (kiri) vs mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. (Foto: Istimewa)
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto (kiri) vs mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ferdy Sambo Cs dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto tengah saling serang. Pemicunya, Sambo Cs menuding Agus terima setoran tambang batu bara ilegal. Kondisi ini mengingatkan kita mengenai kekhawatiran Menko Polhukam Mahfud MD akan adanya perang bintang di tubuh Polri.

Isu perang bintang di institusi Polri sebetulnya sudah lama mencuat. Mahfud pun sempat khawatir dengan isu ini, usai muncul viralnya video Ismail Bolong yang mengaku menyetor uang ke Agus untuk membekingi aktivitas tambang ilegalnya, di Kalimantan Timur, awal November lalu.

Saat itu, Mahfud langsung turun tangan. Dia bilang, Ismail sudah meralat video itu. Kata Mahfud, Ismail membuat video para Februari 2022 dalam tekanan Brigjen Hendra Kurniawan, yang saat itu masih menjabat Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri. Hendra Kurniawan adalah anak buahnya Irjen Ferdy Sambo yang saat itu menjabat Kadiv Propam.

Mahfud lalu menyebut, sejumlah jenderal saling buka kartu alias keburukan. "Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya," kata Mahfud, saat itu.

Kini, kekhawatiran Mahfud ini sepertinya mulai terjadi. Hendra, yang saat ini sedang menjalani persidangan kasus obstruction of justice penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J, menyebut ada nama Agus dalam dokumen hasil penyelidikan kasus dugaan setoran tambang tambang batu bara ilegal oleh Ismail Bolong Cs. Hendra mengaku menyerahkan dokumen Laporan Hasil Penyelidikan R/ND-137/III/WAS.2.4./2022/Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 kepada Sambo.

Mendapati serangan ini, Agus angkat bicara. Mula-mula, ia menyentil balik kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Sambo dan Hendra.

Berita Terkait : Pengamat: Tudingan Ke Kabareskrim Bentuk Serangan Balik Sambo Dan Hendra

“Saya ini penegak hukum. Ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah, kasus almarhum Brigadir Yoshua saja mereka tutup-tutupi,” ujar Agus, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Dalam kasus itu, lanjut Agus, Bareskrim bekerja sesuai fakta. Selain itu juga berdasarkan rekomendasi Komnas HAM, rekomendasi Timsus, dan tuntutan masyarakat yang sudah menjadi atensi Presiden Jokowi kepada Kapolri, agar kasus tersebut diusut tuntas.

“Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah SWT, sesuai arahan Bapak Presiden kepada Kapolri dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas,” sambungnya.

Mantan Kapolda Sumut itu, lalu balas membuka borok Sambo Cs, karena sempat merekayasa BAP kasus pembunuhan Brigadir J. “Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan almarhum Brigadir Yosua dan teranyar kasus yang menjerat IJP TM (Irjen Teddy Minahasa) yang belakangan mencabut BAP juga," ujar Agus.

Dari kasus Brigadir J, Agus mengaitkan pertumbuhan ekonomi sejak dihantam pandemi Covid-19 dengan penegakan hukum. “Saat pandemi, kebijakan penegakan hukum adalah ultimum remedium, tahun 2020 itu pertumbuhan 0,5 persen, tahun 2021 tumbuh 3,5 persen,” paparnya.

Baru kemudian komentarnya mengarah ke soal tambang. Ia menyebutnya dengan istilah tambang rakyat.

Berita Terkait : Bawaslu Kabupaten/Kota Paling Banyak Diadukan

“Tambang rakyat dengan istilah koridor diberi kesempatan sesuai dengan arahan pimpinan agar masyarakat masih bisa memperoleh pendapatan, di samping mengawal program pemulihan ekonomi nasional dan investasi. Yang tidak boleh adalah di dalam areal hutan lindung dan di areal IUP orang lain,” terangnya.

Ia lalu menyampaikan nasihat dari gurunya tentang orang baik. “Orang baik itu orang yang belum dibukakan Allah SWT aibnya, doakan yang baik-baik saja mereka yang saat ini sedang mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri secara sadar,” ujarnya.

Pernyataan Agus yang bertepatan pada Hari Guru Nasional itu seakan menjawab pernyataan Sambo yang membenarkan soal LHP setoran hasil tambang ilegal yang ditandatangani pada 7 April 2022 lalu. "Kan ada itu suratnya," ujar Sambo, di PN Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menduga, Agus mulai terganggu dengan serangan dari kubu Sambo soal testimoni Ismail Bolong. "Sebelumnya Pak Kabareskrim kan diam, sekarang makin keras dan menjawab. Ini potensi masalah serius," kata Sugeng, tadi malam.

Ia menilai, isu perang bintang yang sempat mencuat mulai tersaji ke ruang publik dengan terbuka. "Kalau Pak Kaba (Komjen Agus) sudah bicara, inilah awal perang bintang sedang terjadi. Tapi, masih terbatas dengan mantan jenderal FS dan HK. Bukan perang bintang juga sih, karena FS dan HK sudah bukan bintang lagi," sambungnya.

Menurut Sugeng, perang bintang ini bisa dikatakan serius karena LHP yang diteken Sambo 7 April itu, tidak bisa dibantah. Ditambah dengan masuknya aduan ormas seperti ProDem, yang mengadukan Agus ke Propam terkait dugaan gratifikasi tambang ilegal. Meskipun, ia tidak yakin langkah yang ditempuh ProDem itu akan efektif.

Berita Terkait : Kasus Suap Maba Unila, KPK Panggil Bupati Lamteng Dan Lamtim

"Apakah itu efektif? Menurut saya tidak. Harapan untuk membongkar dugaan penerimaan uang dengan melaporkan ke Propam tidak efektif. Karena Propam butuh sign dari Kapolri. Sementara Kapolri belum menunjukkan sikap tegas soal tambang ini," terangnya.

Agar kasus dugaan gratifikasi ini tidak berujung fitnah dan semakin liar menggelinding di publik, Sugeng menyarankan Kapolri membentuk Timsus gabungan, yang terdiri dari eksternal dan internal. Sebagaimana ketika penanganan kasus pembunuhan Brigadir J.

"Supaya saling mengawasi. Timsus harus sama dalam kasus FS. Bintang 3 semua. Supaya tidak terjadi fitnah, supaya institusi Polri tetap terjaga. Karena yang dirugikan dalam kasus ini adalah institusi Polri, kepercayaan publik menurun," ujarnya.■