Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Materinya Jadi Visi Misi Capres-cawapres Banteng
Hasto: Bu Mega Minta Langsung Pak Mahfud Isi Sekolah Partai
Kamis, 13 Oktober 2022 15:07 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Poltik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan perlunya menciptakan budaya hukum yang baik di kalangan aparat dan struktur hukum.
Dari mulai hakim dan pejabat serta perangkatnya. Budaya hukum di tingkat elite dan struktural aparat, kata Mahfud, belum tumbuh dengan baik dan positif.
"Budaya hukum kita di tingkat rakyat itu it’s okay gitu, tidak terlalu buruk. Tapi budaya hukum di tingkat elite dan struktur belum tumbuh dengan baik. Itu aja reformasinya ke depan," kata Mahfud saat menjadi pemateri di diskusi Reformasi Sistem Hukum Nasional yang digelar Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Kamis (13/10).
Dalam paparannya, Mahfud menekankan pentingnya moral dalam semangat reformasi hukum. Mahfud beberapa kali mencontohkan, aparat bermain dengan pasal demi kepentingannya sendiri.
Baca juga : Ganjar-Airlangga Menang Di Seluruh Segmen Pemilih
Ditegaskan Mahfud, di atas hukum masih ada asas. Sementara di atas asas masih ada moral.
"Keselamatan rakyat hukum yang tertinggi, tapi di atas hukum yang tertinggi, ada moral. Ini disampaikan Bung Karno kemudian diurai jadi hukum progresif," kata Mahfud yang dalam kesempatan ini membeberkan materi soal reformasi sistem hukum nasional.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, reformasi hukum menjadi penting mengingat pasca Orde Baru, Indonesia kehilangan akar jejak sejarah ihwal konsepsi negara.
Gagasan ideal tentang bangsa, kata dia, oleh Orde Baru banyak yang dimanipulasi dan disembunyikan. Materi Mahfud soal reformasi hukum, disebut Hasto akan menjadi bekal untuk merumuskan visi-misi Capres-Cawapres yang diusung partai Banteng Moncong Putih ini.
Baca juga : Hanya Mega Dan Khofifah Lawan Puan Yang Sepadan
Dikatakan Hasto, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umumnya lah yang langsung memerintahkan untuk mengundang Mahfud dan mendiskusikan reformasi hukum.
"Partai ingin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita bahas ini menjadi bagian dari visi-misi capres-cawapres yang akan diusung PDI Perjuangan," tutur Hasto.
Sementara itu, Menkumham yang juga kader PDI Perjuangan, Yasonna Laoly, menyebut, indonesia masih dihadapkan pada fakta bahwa sistem hukum nasional belum mampu mewujudkan janji dan tujuan negara.
Yasonna menilai, masih banyak regulasi yang usang dan tidak adaptif dengan perkembangan zaman.
Baca juga : Banyak Jalan Nasional Di Banten Rusak, Jayabaya Minta PUPR Segera Perbaiki
"Kita masih belum memiliki sistem hukum nasional yang benar-benar berazaskan Pancasila. Masih banyak regulasi yang usang dan tidak adaptif dengan perkembangan zaman, juga struktur kelembagaan yang membuka peluang untuk pelanggaran akibat lemahnya check and balance," papar Yasonna. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya