Dark/Light Mode

Jika Korupsi Di Tanah Papua Gagal Diberantas

Tokoh Pemuda Sarmi: Sampai Kapan Pun Kami Akan Begini-Begini saja

Senin, 28 November 2022 12:06 WIB
Gedung KPK. (Foto: Ist)
Gedung KPK. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kaum muda Papua di Kabupaten Sarmi menaruh harapan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya membersihkan tanah Papua dari perilaku korupsi para pejabat daerah.

Sebab, jika KPK gagal mengatasi perilaku korup di daerahnya, merekalah yang paling terdampak. Hal itu diungkapkan Benyamin Tiris, Ketua Umum Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Philoktov (IKKBP) di Abepura.

Pemuda asal Kabupaten Sarmi ini meminta Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih bersungguh-sungguh menangani kasus-kasus korupsi di Papua, khususnya mengusut hingga tuntas dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

Baca juga : Seminar Literasi Digital Di Pesantren, Semoga Santri Bijak Gunakan Internet

“Harapan kami orang Papua, kalau Bapak Lukas Enembe tidak bersalah, Bapak proaktif kepada negara. Tidak perlu kita saling lempar bola, saling menyalahkan. Penanganan terhadap Bapak Lukas juga, jangan libatkan politik-politik tertentu, nanti kami masyarakat kecil di bawah yang dapat efeknya,” pinta Benyamin, Senin (28/11). 

Benyamin mengungkapkan, besarnya dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ke Papua pada era Otonomi Khusus Jilid Satu, belum memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua, khususnya bagi masyarakat kecil.

Menurut dia, kendalanya terletak pada transparansi pengelolaan dana Otsus. Ini terjadi akibat lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Pengawasan yang lemah, lanjutnya, menyebabkan para pejabat daerah leluasa melakukan penyelewengan.

Baca juga : Oknum Polisi Bantu Tersangka KPK Kabur Ke Papua Nugini

"Kalau (pengelolaan anggaran) tidak transparan, sampai kapan pun Papua akan tetap begini-begini saja," tegas Benyamin.

Karena itu, Benyamin menyarankan, di era Otonomi Khusus (Otsus) Jilid Dua, Pemerintah Pusat atau KPK juga mau melibatkan komponen-komponen masyarakat yang ada di daerah untuk ikut melakukan pengawasan.

Komponen masyarakat yang dimaksudkan Benyamin adalah para pemuka masyarakat dari unsur adat, gereja, dan organisasi kepemudaan yang ada di wilayah Papua.

Baca juga : Tumbuh Kuat Di Tengah Pandemi, GoTo Bakal Genjot Pertumbuhan Di Asia Tenggara

“Saya minta pada Otsus Jilid Dua, benar-benar dikontrol dan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat Papua untuk ikut mengawasi, supaya pengelolaan dana Otsusnya bisa lebih transparan. Kesejahteraan rakyat jelata lebih terasa, itu harapan kami,” beber Benyamin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.