Impor Beras Bukan Kebijakan Grasa-Grusu, Ini Alasannya...

RM.id  Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden (KSP) membantah anggapan yang menyebut impor beras 500 ribu ton dilakukan secara grasa-grusu atau terburu-buru, tanpa perencanaan.

Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan penyesuaian data valid produksi dengan proyeksi kebutuhan.

"Pemerintah sudah melalui pertimbangan yang matang dan berkoordinasi intensif dengan stakeholder terkait," kata Tenaga Ahli Utama KSP Bustanul Arifin di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (22/12).

Dia menjelaskan, kebijakan impor beras hanya dilakukan oleh Bulog, untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Baca juga : Impor Beras Bakal Rugikan Petani

Cadangan beras ini memiliki peran penting dalam program pemerintah. Seperti penyaluran beras untuk penanggulangan bencana, stabilisasi harga, bantuan sosial, dan kegiatan pemerintah lainnya.

“Impor yang dilakukan sangat terbatas. Baik dari segi jumlah, waktu, dan penggunaannya. Dari sisi jumlah, hanya 1,7 persen dari kebutuhan nasional. Dari sisi waktu, dilakukan sebelum musim panen tiba. Sedangkan penggunaannya, hanya untuk menguatkan cadangan beras pemerintah,” papar Bustanul.

“Impor beras ini juga tidak mengganggu status swasembada beras, karena masih jauh di bawah 10 persen. Ini sesuai standar FAO,” imbuhnya.

Dia menerangkan, produksi beras tahun ini sebetulnya menginidikasikan adanya surplus. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan, surplusnya mencapai 1,7 juta ton.

Baca juga : Impor Beras Dan Masalah Pupuk

Hanya saja, saat ini 68 persen keberadaan stok beras berada di tingkat rumah tangga. Sehingga, tidak bisa dibeli oleh pemerintah sebagai tambahan cadangan.

Selain itu, Bulog juga memiliki keterbatasan untuk menambah cadangan dari dalam negeri. Mengingat harga beras di pasar jauh lebih tinggi dibanding harga pembelian pemerintah, yang besarnya Rp 8.300 per kilogram.

“Itulah kenapa, penguatan cadangan beras pemerintah dalam jangka pendek perlu dilakukan melalui impor. Meski secara nasional, produksi beras masih surplus,” beber Bustanul. 

Sebagai informasi, realisasi kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan dilakukan secara bertahap.

Baca juga : Presiden PKS Kemungkinan Bakal Absen Di Nikahan Kaesang, Ini Alasannya

Sebanyak 200 ribu ton beras akan masuk pada Desember 2022. Sisanya, sebanyak 300 ribu ton direncanakan tiba pada awal 2023.

Impor 2023 akan dilakukan sebelum Maret, sehingga tidak berbenturan dengan masa panen raya yang diperkirakan jatuh pada Maret-April 2023. ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.