Jabar Juara Investasi, PKS: Tak Boleh Berpuas Diri, Masih Ada PR Yang Harus Dituntaskan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menghadapi tahun 2023 yang tinggal menghitung jam, berbagai evaluasi terus dilakukan untuk memajukan Jawa Barat. DPW (Dewan Pengurus Wilayah) PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Jawa Barat menilai, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di tahun yang akan datang.

Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu mengakui, berbagai capaian apik diraih Pemprov Jabar. Seperti, daerah dengan target investasi tertinggi di Indonesia, daerah dengan tingkat keterbukaan informasi yang tinggi. Dan baiknya kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) menjadi segelintir capaian manis untuk Jawa Barat.

"Alhamdulillah, Jawa Barat di tahun 2022 menjadi daerah dengan tujuan investasi terbesar, menjadi daerah dengan keterbukaan informasi yang tinggi dan kinerja ASNnya juga sangat baik, ini perlu di pertahankan," ungkapnya. Jumat (30/12/2022).

Baca juga : Zulhas Akui Harga Barang Ada Yang Turun Dan Naik

Kendati demikian, Jabar tidak boleh berpuas diri. Kang Haru mengingatkan, masih ditemukan berbagai pekerjaan rumah yang cukup sulit dan perlu menjadi sorotan serius oleh seluruh pihak.

Dia mencontohkan seperti, peningkatan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Stunting di Jabar juga masih lebih tinggi dibandingkan Nasional, resiko kebencanaan yang tinggi akibat cuaca ekstrem, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Massal akibat tekanan ekonomi global.

Selain itu, masalah ketahanan pangan menjadi catatan besar yang harus di atasi pada 2023.

Baca juga : Kok, Masih Ada Yang Curiga Pemilu Ditunda

"Ini memerlukan strategi khusus dan perhatian serius, jangan sampai masyarakat justru terkena imbasnya," katanya.

Adapun langkah langkah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan itu. dikatakan Kang Haru, Pengalokasian anggaran sebesar Rp 50-70 Miliar untuk rehabilitasi Pasca Gempa Cianjur, mempersiapkan anggaran subsidi untuk pendidikan dan ekonomi.

Mendorong penjualan UMKM melalui sistem E-Katalog Provinsi maupun Kota Kabupaten, Penguatan UMKM untuk mengantisipasi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal.

Baca juga : Kepala BNPT: Tak Boleh Ada Ruang bagi Ideologi Kekerasan

Perlunya stimulus untuk petani dan nelayan untuk berproduksi, melahirkan kebijakan dan program khusus untuk mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

"Pemerintah harus fokus, bukan lagi mengutamakan pembangunan gimick, kasihan masyarakat, Pemerintah harus berjuang keras di 2023 ini," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.