RM.id  Rakyat Merdeka - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 8 miliar dalam kasus dugaan korupsi pembangunan kantor DPRD di Pemkab Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Penyitaan dilakukan saat tim penyidik komisi antirasuah memeriksa tiga saksi dalam perkara ini, Kamis (5/1) kemarin. Ketiganya adalah Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi, Wakil Bupati Djira Kebdjo, dan Kepala BPKAD Masjudin Sudin.

Berita Terkait : Kasus Korupsi Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Manajer Waskita Karya

"Ketiga saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan masuknya uang senilai Rp 8 miliar ke kas daerah Pemda Morowali Utara dari setoran pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, lewat pesan singkat, Jumat (6/1).

"Saat ini, uang dimaksud telah disita tim penyidik sebagai barang bukti," imbuhnya.

Berita Terkait : Kasus Korupsi Pembangunan Kampus IPDN, KPK Periksa Eks Anggota DPR Miryam Haryani

KPK mengambil alih perkara tindak pidana korupsi pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahap I tahun 2016 dari Polda Sulawesi Tengah.

Pembangunan yang dikerjakan oleh MGK, sebuah perusahaan konstruksi yang diduga bernilai kontrak setelah perubahan (Addendum) sebesar Rp 9.004.617.000.

Berita Terkait : KPK Panggil Eks Menkop UKM Syarif Hasan

Berdasarkan laporan BPK, pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara mengakibatkan kerugian keuangan negara diduga senilai Rp 8.002.327.333. ■