Dark/Light Mode

Kasus Suap Pengurusan Perkara Di MA

KPK Tahan Hakim Yustisial Edy Wibowo

Senin, 19 Desember 2022 18:02 WIB
Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka.
Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka.

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Hakim Yustisial/Panitera Pengganti di Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo (EW).

Edy merupakan tersangka baru dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan masing-masing selama 20 hari ke depan," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers, di Gedung KPK, Senin (19/12).

Edy diduga secara bertahap menerima duit hingga mencapai sekitar Rp 3,7 miliar. Uang itu diberikan kepada Edy agar Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar (SKM) tidak dinyatakan pailit.

Baca juga : KPK Siap Bantu Usut Korupsi Ismail Bolong

Kasus bermula dari dugaan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Negeri Makasar yang diajukan oleh PT Mulya Husada sebagai terhadap pihak Pemohon dengan Yayasan Rumah Sakit SKM sebagai Termohon.

Selama proses persidangan sampai dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa Yayasan Rumah Sakit SKM dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Atas putusan tersebut, pihak Yayasan Rumah Sakit SKM lantas mengajukan upaya hukum kasasi ke MA yang salah satu isi permohonannya agar putusan ditingkat pertama ditolak.

"Dan memutus Yayasan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit," papar eks Kabaharkam Polri ini  

Baca juga : KPK Panggil Bupati Dan Wabup Morowali Utara

Sekitar Agustus 2022, agar proses kasasi ini dapat dikabulkan, diduga perwakilan dari Yayasan Rumah Sakit SKM, yaitu Wahyudi Hardi selaku ketua yayasan melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan meminta PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie dan PNS MA Albasari untuk membantu dan memonitor serta mengawal proses kasasi tersebut.

Permintaan itu diduga disertai kesepakatan pemberian sejumlah uang.

"Sebagai tanda jadi kesepakatan, diduga ada pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai sekitar Rp 3,7 miliar kepada EW yang menjabat Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA yang diterima melalui MH dan AB sebagai perwakilan sekaligus orang kepercayaannya," ungkapnya.

Serah terima uang diduga dilakukan selama proses kasasi masih berlangsung di MA.

Baca juga : Hakim Agung Gazalba Saleh Menyusul Masuk Kerangkeng

Edy disangkakan melanggar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.