Sri Mul: Tenang, Kita Bisa Bayar

 Sebelumnya 
Benarkah Indonesia mampu bayar utang? Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan membenarkan soal itu. Apalagi, dalam APBN tertulis sumber pembiayaan terbesar dari anggaran Pemerintah adalah SBN.

“Artinya, Pemerintah senantiasa mampu membayar utangnya, apabila pemerintah senantiasa berhasil membiayai anggaran (APBN) dari sumber utang. Mampu membayar utang selama masih berhasil mendapatkan utang yang baru dari SBN dan sumber pembiayaan anggaran yang lainnya,” terang Sugiyono.

Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan sudut pandang lain. Meskipun bisa bayar, kata dia, kemampuan pemerintah saat ini makin melemah. Hal itu tercermin pada porsi beban bunga utang yang makin besar.

Baca juga : Pajak Daerah Tembus Rp 209 T, Sri Mul Happy

Selain itu, ketergantungan pada penerbitan surat utang punya implikasi terhadap stabilitas APBN. Karena porsi surat utang makin besar atau mencapai 88 persen. Imbasnya, bunga utang mengikuti bunga pasar. Untuk itu, dia meminta Sri Mul harus waspada jika tidak ingin APBN bisa overhang.

“Beban biaya bunga yang meningkat membuat APBN tidak punya banyak ruang untuk menstimulus dunia usaha, memberikan perlindungan sosial yang baik. Karena berutang untuk bayar utang,” kata Bhima.

Bhima juga memprediksi kalau ke depan, pemerintah masih akan berutang lagi. Nilainya sekitar Rp 660-700 triliun. Nilai ini bisa terjadi jika tidak memperbaiki pola belanja negara yang boros. Termasuk mengerjakan mega proyek yang tidak berkorelasi dengan kemampuan bayar utang.

Baca juga : Partai Ummat Tak Senang Dicap Barisan Sakit Hati

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara meminta, kemampuan bayar utang Pemerintah harus ditingkatkan melalui kenaikan rasio pajak. Selama basis pajak belum optimal, pembayaran bunga utang masih alami kenaikan risiko.

Pengelolaan belanja negara perlu lebih efektif dalam mendorong sumber pertumbuhan ekonomi. Menurut Amir, utang tidak jadi persoalan ketika kue ekonomi semakin besar. PDB Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5 persen.

“Artinya kue ekonomi semakin besar. Program seperti hilirisasi dan peningkatan serapan kerja terutama melalui UMKM pada ujungnya akan memperbesar PDB. Meski utang bertambah selama PDB-nya naik tentu tidak masalah,” terangnya.

Baca juga : Tembus Rp 5.900 T, Utang Luar Negeri RI Masih Terkendali

Penambahan utang, terutama untuk menjalankan roda ekonomi yang produktif masih dibutuhkan asalkan dilakukan secara pruden. Namun, Pemerintah harus benar-benar memperhatikan risiko inflasi, suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar Rupiah akan berpengaruh terhadap belanja utang tahun ini.

“Pemerintah disarankan mencari sumber pembiayaan alternatif yang lebih murah dari sisi bunga. Contohnya pinjaman bilateral atau dengan kerja sama swasta dalam pengerjaan infrastruktur,” pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.