Bertemu Jokowi, Ketum Solmet Minta Moratorium PMI Ke Malaysia

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi bersilahturahmi dengan 30 perwakilan ketua relawan pendukungnya, Jumat (17/3) di Resto Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan. Acara yang dimulai pukul 19.00 WIB itu diawali oleh makan malam dan diskusi hingga pukul 22.00 WIB.

Presiden Jokowi tiba pukul 20.00 WIB tanpa pengawalan yang begitu ketat. Disambut hangat sejumlah pendukungnya termasuk Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina.

Menurut Matutina, dalam pertemuan yang berlangsung guyub dan santai itu Jokowi menceritakan situasi terkini mengenai krisis dan politik dunia, termasuk yang dihadapi Indonesia. Presiden optimis Indonesia akan survive dalam melewati krisis ekonomi dan politik dunia.

Jokowi, menurut dia, minta relawan tidak buru-buru mendukung capres siapapun, melainkan agar lebih fokus mengawal pemerintahan dan turun membantu mendampingi rakyat.

Baca juga : Bertemu Jokowi, Singapura Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN

Untuk urusan pencapresan nanti tunggu sinyal setelah Presiden bersepakat dengan ketua-ketua partai yang memang sesuai Undang-Undang Pemilu yang berhak mencapreskan seseorang.

Presiden juga minta relawan mengawal dan menyukseskan Pemilu 2024. Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi membantah keinginannya untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Bahkan, Presiden tidak mau disangkutpautkan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai Penundaan Pemilu yang diajukan oleh Partai Prima.

Setelah wejangan dari Presiden dilakukan sesi tanya jawab, Matutina meminta kepada Jokowi melakukan moratorium dan penghapusan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.

Baca juga : OSO: Nggak Bicara Yang Serius

Menurut dia, pengiriman PMI ke Malaysia banyak membawa dampak buruk dan mempermalukan Indonesia. Apalagi Malaysia masih melanggar memorandum of understanding (MoU) mengenai pengiriman PMI yang telah ditandatangani oleh Menakertrans Ida Fauziah dan Menteri SDM Malaysia S Saranavan, yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan PM Malaysia Ismail Sabri pada 1 April 2022 di Istana Merdeka.

"Apalagi MoU ini tidak mengikat secara hukum," kara Silfester, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/3).

Inti MOU sendiri adalah pemberlakuan One Channel System (perekrutan PMI dan tidak ada kanal lain). Namun ditegaskannya Malaysia tetap mengoperasikan kanal lain yaitu System Maid Online(SMO).

"Yang mana semua orang bisa dengan gampang bekerja di Malaysia tanpa melalui tahapan tahapan sesuai UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran, sehingga TKI kita tidak terdata dan terdeteksi bekerja dimana, majikannya siapa serta gak dan kewajibannya bagaimana," paparnya.

Baca juga : Banteng Tantang Demokrat Tunjukin 10 Prestasi SBY!

Ditambah masih maraknya pengiriman PMI ilegal yang diatur sindikat dan dibekingi oleh aparat dari berbagai pihak baik di dalam negeri, ataupun di Malaysia.

"Kedua hal ini mengakibatkan TKI tidak mendapat gaji, keadilan, kekerasan, penyiksaan, tidak bisa menelpon keluarga, paspor ditahan hingga pembunuhan. Belum lagi TKI yang disiksa sebelum akhirnya meninggal tidak terurus di penjara penjara Malaysia," ujarnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.