OTT Wali Kota Bandung, Firli Bahuri: KPK Masih Ada!

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Bandung, Jumat (14/4).

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, operasi senyap ini merupakan bukti bahwa komisinya masih terus bekerja.

"KPK terus bekerja keras untuk bersihkan negeri ini. KPK masih ada dan tidak pernah menyerah," tegas Firli lewat pesan singkat, Sabtu (15/4).

Firli menyatakan, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi.

Teranyar, peringatan tersebut disampaikan pensiunan Jenderal Polisi bintang tiga itu dalam 'Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023', di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (23/3).

Baca juga : OTT Wali Kota Bandung Terkait Suap Pengadaan CCTV dan Internet Program Smart City

Acara ini dihadiri beberapa gubernur, bupati, dan wali kota

"Saya sampaikan saat itu, bahwa kepala daerah yang masih korupsi pasti kami tangkap. Itu dibuktikan hari ini Wali Kota Bandung YM ditangkap, menyusul bupati Meranti," tuturnya.

Untuk diketahui, pada Kamis (6/4), KPK menangkap Bupati Meranti, Riau, Muhammad Adil.

Adil ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan fee perusahaan umrah dan pemberian suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam OTT di Bandung, KPK mengamankan sembilan orang, termasuk Yana Mulyana. Penangkapan diduga terkait dengan suap pengadaan barang dan jasa berupa CCTV dan jaringan Internet pada program Smart City Kota Bandung.

Baca juga : Yang Di-OTT KPK, Wali Kota Bandung Yana Mulyana

Terpisah, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, Yana dan delapan orang lainnya sudah dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Gedung Merah Putih.

"Akan disampaikan perkembangannya segera," tutur Ali.

Sebelumnya, pada Selasa (11/4), tim komisi antirasuah menggelar operasi senyap di Semarang, Jakarta, Jawa Barat dan Surabaya. KPK menetapkan 10 tersangka.

Rinciannya, enam pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi tersangka penerima suap terkait pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah tahun anggaran 2018-2022.

Keenam pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya.

Baca juga : Bupati Kapuas Dan Istri Tengah Diperiksa KPK, Langsung Ditahan?

Lalu, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat.

Sementara empat direktur perusahaan menjadi tersangka pemberi suap. Keempatnya adalah Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Muchamad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yoseph Ibrahim.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.