Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Karjono mengatakan, arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila merupakan rencana aksi nasional.
Hal tersebut disampaikan Karjono saat membuka dan memberikan arahan pada giat pembahasan naskah urgensi Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan rancangan lampiran peraturan tentang Arah Kebijakan PIP, di Jakarta, Selasa (16/5).
Dalam arahannya, Karjono menyampaikan arah kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila, Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), merupakan Rencana Strategis atau Rencana Induk sebagai pedoman oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila.
Baca juga : Waka BPIP Puji Kirab Panji Dan Mahkota Kerajaan Sumedang
Menurut Karjono, arah Kebijakan PIP, GBHIP dan Peta Jalan (roadmap) merupakan mandat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP juga merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"BPIP sudah mempunyai Renstra yang dalam peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang rencana strategis BPIP tahun 2020/2024, hal ini yang mendasari kita untuk segera mengimplementasikan produk BPIP, Renstra BPIP merupakan turunan RPJPN dan RPJMN, termasuk di dalamnya ada Program Prioritas Presiden dan Nawacita," papar Karjono.
Kata Karjono, untuk dapat menyusun Arah Kebijakan PIP, GBHIP dan Peta Jalan, para pembahas harus visioner penyusun harus memikirkan bagaimana implementasi Pancasila ke depan.
Baca juga : Menhan Prabowo Bicara Soal Kerukunan, Tak Ada Pembicaraan Politik
“Kita dapat mencontoh salah satu provinsi yaitu provinsi Bali yang telah memiliki Rencana Pembangunan 100 tahun ke depan, acara ini di hadiri oleh Ibu Ketua Dewan Pengarah, Kepala BPIP, Kepala Bappenas, dan Kepala BRIN, dan turut memberikan masukan untuk Bali," jelas Karjono.
Karyono pun mengarahkan kepada para pelaksana untuk segera aksi dan menyelesaikan produk hukum terkait Arah Kebijakan PIP, GBHIP, dan Peta Jalan. "Kita wajib selesaikan Program ini dan Bapak Ibu yang hadir di sini mohon untuk segera juga wajib ada produk hukum konkrit dalam bentuk surat keputusan maupun peraturan," ujar Alumni Universitas Diponegoro itu.
Terakhir, Karjono berpesan kepada hadirin untuk mencontoh pemimpin pemimpin bangsa. "Jangan ragu untuk ambil hal-hal yang baik, contohnya ajaran Trisakti Bung Karno, berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Hal ini sejalan dengan Renstra BPIP, khususnya dalam implementasi Ekonomi Pancasila," ungkapnya.
Baca juga : Sambangi Kediaman JK, Imin Didampingi Sang Istri
Selain mendasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP, RPJM, Renstra, maka dalam penyusunan Arah Kebijakan PIP juga mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, mengejawantahkan tugas Unit Sekretariat Utama dan Kedeputian.
Sebagai penutup, Karjono menjelaskan, mengenai Salam Pancasila, yang digagas oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, salam Pancasila merupakan salam pemersatu bangsa dan Salam Pancasila diadop dari Pekik Merdeka yang ditetapkan oleh Bung Karno.
Dalam kegiatan ini turut hadir Direktur pengkajian kebijakan PIP BPIP Muhamad Sabri, Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama M Akbar Hadiprabowo, Direktur Pelaksanaan Diklat Sadono Sriharjo, Peneliti dari BRIN Asep Kusnali dan Irfan Ardani, serta perwakilan dari Bappenas, dan para Pejabat administrator, pengawas dan fungsional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
