Barikade 98 Dukung Kebijakan Hilirisasi Presiden Jokowi

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani siap melawan sikap International Monetary Find (IMF) yang terkesan mengintervensi kebijakan hilirisasi yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menilai, program hilirisasi sudah tepat. Karena pelarangan ekspor bahan mentah bertujuan untuk penguatan industri dalam negeri.

"Program hilirisasi yang dijalankan Pak Presiden Jokowi sudah tepat. Kita adalah negara yang mempunyai kedaulatan di bidang ekonomi maupun politik. Tidak boleh ada satu negara pun yang boleh menganggu kebijakan negara kita, termasuk IMF," tegas Benny saat ditanya soal maraknya spanduk berisi kecaman kepada IMF dari Barikade 98, Senin (24/7).

Diketahui, ratusan spaduk bertemakan perlawanan terhadap intervensi IMF dan Amerika Serikat (AS) bertebaran di sejumlah titik strategis di Kota Bandung dan Jakarta. Ratusan spanduk yang didominasi warna merah dan hitam berlogo Barikade 98 pada intinya meminta siapa pun tidak mencampuri kedaulatan Indonesia.

Baca juga : Kembangkan Industri Hijau, Adaro Serius Dukung Hilirisasi Pemerintah

Meski setuju dengan isi spanduk, namun Benny belum dapat memastikan, apakah ratusan spanduk itu dipasang oleh anggota Barikade 98.

Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu akan menelusuri lebih lanjut.

"Nanti saya cek ke kawan-kawan Barikade 98 di Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta, soal spanduk itu. Tetapi, melihat isi spanduk, sebagai Ketua Barikade 98, saya sih setuju," ucap dia.

Lebih lanjut, Benny mengatakan, tidak boleh ada negara yang mengatur atau mengintervensi kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah. Sebab, jelas dia, hubungan antar negara-negara di dunia didasarkan pada asas persahabatan dan kesetaraan.

Baca juga : Asprindo Dukung Pemerintah Hapus Kredit Macet Untuk UMKM

"Dalam konteks hubungan internasional, kita harus saling mengormati. Tidak boleh ada penindasan yang dilakukan oleh satu negara kepada negara lain. Kita sudah muak dengan praktik-praktik imperialisme yang kerap dipertontonkan Amerika dan sekutunya," tegasnya.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menambahkan, upaya hilirisasi yang sedang dijalankan Presiden Jokowi, sejalan dengan konsep Trisakti yang diajarkan Bung Karno. Yakni, berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

"Konsepsi Trisakti ini sedang dijalankan Presiden Jokowi. Beliau merupakan Presiden setelah Bung Karno, yang memiliki keberanian melawan intervensi asing, serta tidak ingin membiarkan negaranya diatur atau dalam kendali negara lain," urainya.

Benny mengungkapkan, Barikade 98 akan mengelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas), sekaligus konsolidasi untuk merapatkan barisan. Bahkan, pihaknya memiliki rencana untuk mendemo Kedutaan Besar (Kedubes) AS, sebagai bentuk penolakan dari sikap AS dan IMF, yang terkesan mengintervensi kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi di tingkat internasional.

Baca juga : Pengamat Dukung Bahlil Ajak Investor Bangun Hilirisasi Pasir Kuarsa

"Bulan Agustus nanti, Barikade akan menggelar Rakernas di Jakarta. Setelah Rakernas, kami akan melalukan aksi masa di depan ke dubes AS, mengerahkan 5 sampai 10 ribu orang. Kami akan mengecam intervensi negara asing dan mendukung langkah Presiden Jokowi," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.