Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Dana otonomi khusus dan daerah otonomi baru (DOB) Papua mendorong sejumlah pemerintah provinsi di Papua melakukan terobosan-terobosan program baru.
Pemerintah Provinsi Papua misalnya, dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menjadi salah satu provinsi dengan cakupan peserta JKN mencapai 98 persen jumlah penduduk di tahun 2023.
"Ini menandakan bahwa Provinsi Papua mendukung penuh adanya Program JKN. Jumlah cakupan tersebut juga telah menumbuhkan kesadaran pentingnya gotong royong dalam memelihara dan menjaga kesehatan bersama," kata Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Suzana Wanggai dalam sambutannya mewakili Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Minggu (17/9).
Suzana menilai bahwa tanggungjawab pemeliharaan kesehatan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Tapi juga menjadi tanggung jawab dan kebutuhan bersama.
Baca juga : CCEP Indonesia Bersama Masyarakat Gelar Aksi Bersih-Bersih Serentak di 10 Kota
Untuk itu, menurutnya pemerintah provinsi butuh dukungan demi melancarkan transformasi layanan mutu BPJS Kesehatan serta memudahkan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
"Saya atas nama Pejabat Gubernur Provinsi Papua, juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bersama-sama telah mendukung Program JKN dan berharap BPJS Kesehatan dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua," pungkas Suzana.
Tak hanya di bidang kesehatan, Provinsi Papua juga menyiapkan rehab rumah agar menciptakan rumah layak huni. Tim PUPR Provinsi Papua tengah melakukan Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Papua T.A 2023 oleh Tim PUPR Provinsi Papua, Minggu (17/09/2023).
Kegiatan ini juga didampingi Bhabinkamtibmas Polres Keerom, Bripka Ratman.
Baca juga : Aksi Relawan Sintawati, Hapus Tato Gratis Di Kota Jakarta
"Khusus di Kabupaten Keerom bahwa alokasi rehap rumah sebanyak 320 unit dan Kampung Asyaman mendapatkan 49 unit. Untuk bantuan rehab rumah dari kementrian memberikan anggaran setiap KK sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus rupiah)," jelas Ria, Staf PUPR Provinsi Papua.
Lain halnya dengan Provinsi Papua Barat Daya. Untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Papua, mereka memfasilitasi lulusan sekolah menengah atas atau kejuruan untuk menjalani sekolah vokasi di Jepang.
Hal itu diutarakan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya Adrian Howai di Sorong, Minggu (17/9).
"Kita sedang membuka pendaftaran khusus bagi tamatan SMA/SMA OAP yang kondisi ekonomi lemah untuk diakomodasi lewat Bisgemas," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adrian Howai.
Baca juga : Ganjar Pranowo: Pemerintahan Bersih Masih Jadi PR Yang Harus Dituntaskan
"Nanti mereka setelah tamat akan kembali untuk membangun Papua Barat Daya sesuai dengan keahlian masing-masing," ujar Adrian.
Adrian menerangkan bahwa 60 peserta yang lolos seleksi ini akan mengikuti pembekalan selama enam bulan, di fasilitas milik Yayasan Bejana Kasih Bumi Papua di Yogyakarta.
Setiba di Jepang, para peserta akan menjalani pendidikan vokasi yang mencakup bidang keperawatan, pengecoran, industri, konstruksi, perawatan mobil, bisnis akomodasi, pertanian, perikanan, serta jasa makanan dan restoran.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
