Dark/Light Mode

Imron Cotan: Pelanggaran HAM Berat Papua Oleh TNI/Polri Cuma Mitos

Jumat, 22 September 2023 22:26 WIB
Pemerhati hubungan internasional Prof Imron Cotan (Foto: Istimewa)
Pemerhati hubungan internasional Prof Imron Cotan (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerhati hubungan internasional Prof Imron Cotan menegaskan, tudingan TNI/Polri melakukan pelanggaran HAM berat di Papua hanya mitos. Menurut mantan Duta Besar RI di Australia dan China ini menerangkan, lebih dari 300 kasus pelanggaran HAM di Papua justru dilakukan kelompok separatis dan teroris Papua.

Hal ini disampaikan Imron pada webinar yang diselenggarakan Moya Institute yang bertajuk “Upaya Benny Wenda Kandas di KTT Melanesian Spreadhead Group (MSG)”, Jumat (22/9).

Baca juga : Pakar: Tak Ada Unsur Pelanggaran HAM Dalam Penanganan Masalah Pulau Rempang

"(Pelanggaran HAM) mayoritas dilakukan oleh KSTP, Kelompok Separatis Teroris Papua, dan juga konflik sosial sesama suku besar Papua. Jadi, adalah mitos kalau menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan TNI dan Polri," kata Imron.

Seperti diketahui, pimpinan Persatuan Pembebasan Gerakan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda terus berupaya melakukan konfrontasi dan berusaha untuk menjadi anggota tetap di MSG. Namun upayanya kandas ketika dalam komunike akhir KTT MSG dinyatakan dengan tegas bahwa kawasan itu menolak keanggotaan penuh ULMWP dalam MSG.

Baca juga : KCIC Matangkan Persiapan Jelang Uji Coba KA Cepat Oleh Jokowi

Imron lalu menyebutkan sejumlah penyebab MSG menolak ULMWP. Salah satunya ada pergeseran paradigma di negara-negara Pasifik terhadap Indonesia. Mereka beranggapan bahwa Indonesia sudah menjadi negara besar dengan volume ekonomi lebih dari 1 triliun dolar AS. Indonesia juga dianggap berhasil menjadi leader di kawasan ASEAN plus mitra wicara dan sebagai anggota G20, dan pernah menjadi Ketua G20, yang isu di kawasan pasifik turut diangkat dalam forum besar tersebut.

"Ini adalah pengakuan dunia bahwa Indonesia adalah negara besar yang dipimpin secara demokratis di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Ini diakui tidak hanya di kawasan bahkan secara global," ujarnya.

Baca juga : Banyak Agenda Kenegaraan, Wapres Batal Berkantor Di Papua Bulan Ini

Menurutnya, menjadikan konfrontasi Benny Wenda untuk melawan Indonesia, yang merupakan negara berdaulat, tidak akan bermanfaat bagi MSG.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.