9 Hakim MK Diuji Kenegarawanannya

 Sebelumnya 
Hasto meyakini, dengan kekuatan politik kebenaran, MK juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan rakyat, termasuk apa yang terpendam. “Yang lebih penting adalah hakim MK harus memiliki sikap kenegarawanan,” tukasnya.

Senada dikatakan Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha. Dia menilai, dalam perkara ini kualitas hakim MK diuji. Taruhannya kenegarawanan mereka di mata publik.

“Semestinya, hakim MK adalah para negarawan yang tidak punya nafsu seperti malaikat. Sehingga keputusan yang diambil betul-betul murni demi keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Baca juga : Bacakan Putusan Soal Usia Capres-Cawapres, MK Pilih Senin Kliwon

Ketua DPP Demokrat, Kamhar Lakumani berharap, putusan MK tidak mendegradasi demokrasi dan semangat reformasi. Partai berlambang Mercy itu menaruh kepercayaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim konstitusi.

“Kita berharap sebagai lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi, MK menjadi garda terdepan dalam menjaga derajat dan kualitas demokrasi,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya perkara ini ke hakim MK. Partai besutan Zulkifli Hasan itu, tidak akan melakukan intervensi terkait apapun putusan MK nantinya.

Baca juga : MK Lamban Tangani Gugatan Usia Capres/Cawapres, Pengamat: Merusak Sistem Negara

Namun, PAN berharap MK bersikap independen dalam menentukan gugatan ini. “Karena keputusan MK itu bersifat final dan mengikat,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Sedangkan Gerindra menyinggung usia Presiden di beberapa negara yang kurang dari 40 tahun. Bahkan, banyak negara yang dipimpin oleh Kepala Negara yang baru berusia 30 tahun.

“Umur itu relatif di negara-negara yang demokrasinya maju, bahkan ada yang usia para pemimpinnya tuh di bawah 35, malah 30 tahunan awal, ada,” tegas Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Fadli Zon di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Baca juga : Pengamat: Aturan Batas Usia Minimum Capres-Cawapres 100 Persen Urusan DPR

Pengamat politik, Airlangga Pribadi Kusman ikut menyoroti MK. Dia mengingatkan, MK untuk berhati-hati dalam memutus perkara gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres menjelang Pemilu 2024. “Hendaknya, MK bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan berhubungan dengan hal tersebut,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Airlangga pun berharap MK mempertimbangkan posisi lembaga itu sebagai pelindung utama konstitusi (guardian of constitution). Oleh karena itu, dia mengingatkan, para hakim MK harus bebas dari kepentingan politik dalam mengambil keputusan.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Kamis 12/10/2023 dengan judul 5 Hari Jelang Putusan Usia Capres-Cawapres, 9 Hakim MK Diuji Kenegarawanannya

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.