Dark/Light Mode

Kritik Putusan MK

Kolaborasi Mahasiswa UNS Nilai Nggak Ada Urgensi Ubah UU Pemilu

Minggu, 22 Oktober 2023 16:12 WIB
Gedung MK. (Foto: Ist)
Gedung MK. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, FISIP, dan FMIPA Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar diskusi terbuka dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat capres-cawapres. 

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat menjadi capres cawapres dengan catatan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah

“Menurut saya dengan alasan gugatan pemohon yang mengajukan syarat capres-cawapres di Pasal 169 huruf q undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kami rasa tidak terdapat urgensi untuk diubah, tetapi pada akhirnya dikabulkan sebagian oleh MK,” kata Presiden BEM FH UNS Muhammad Vagastya dalam siaran persnya, Minggu (22/10/2023).

Vagastya mengatakan terdapat alasan hakim MK yang menyatakan dissenting opinion dan adanya keganjilan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Baca juga : Penutupan GNRM, Muhadjir Ajak Mahasiswa UAI Santun di Medsos

“Itu menjadi polemik yang menarik untuk dibahas di diskusi besar yang akan dilakukan pada hari Senin, 23 Oktober 2023 di Kopi Bento UNS Solo,” tambah dia.

Dalam putusan tersebut, empat hakim MK menyampaikan dissenting opinion. Empat hakim tersebut adalah Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra. Pendapat hakim MK, Saldi Isra kemudian menjadi kontroversi di media sosial.

Saldi Isra menyatakan bahwa sejak pertama kali menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi, dia merasakan peristiwa ”aneh” yang ”luar biasa” dan jauh dari batas penalaran yang wajar.

”Dari putusan MK ini setidaknya kami bisa melihat tiga isu substansial yang menjadi persoalan. Yang pertama terkait dengan legal standing pemohon, kemudian konsistensi dengan putusan sebelumnya, dan terakhir berkaitan dengan pasal yang seharusnya merupakan kebijakan open legal policy justru membentuk norma baru melalui keputusan ini,” beber dia.

Baca juga : Beri Kuliah Mahasiswa S3, Bamsoet Ajak Kaji Sistem Demokrasi Pemilihan Langsung

Sementara Prama Aditya Graha selaku Presiden BEM FISIP UNS 2023 menyebut publik dengan mudah menilai bahwa yang mendapat karpet merah itu adalah keponakan dari Anwar Usman yaitu Gibran Rakabuming Raka, terlepas akan maju atau tidak dalam Pilpres 2024.

“Persoalannya adalah putusan ini merusak berbagai hal, publik menilai MK sudah tidak bisa dipercaya untuk menjadi Guardian of Constitution,” ujar dia.

Permohonan uji materiil Pasal 169 Huruf q pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A yang merupakan mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA).

Legal standing Almas kemudian dipertanyakan oleh publik karena dirasa tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Putusan MK Nomor: 006/PUU-III/2005 huruf c yang menyebut bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi

Baca juga : Sosok Ganjar Di Bangku Kuliah: Mahasiswa Pecinta Alam Hingga Aktivis Politik

”Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi secara terang telah menggadaikan integritasnya melalui putusan yang menimbulkan kontroversi. Pasal 169 huruf q yang dikategorikan sebagai open legal policy seharusnya bukan menjadi kewenangan MK untuk mengubahnya,” ujar dia.

Khoirul Umam selaku Presiden BEM FMIPA UNS 2023 menambahkan dengan berbagai pemberitaan saat ini, dissenting opinion para hakim yang menunjukan inkonsistensi MK dalam mengambil keputusan dan menilai alasan uji materiil penggugat terhadap undang-undang menarik untuk dibahas lebih lanjut bersama pakar-pakarnya.

“Maka dari itu kami mengundang seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat umum untuk hadir,” kata Khoirul Umam.

Diskusi bertema “Ruang Kolaborasi” yang diinisiai oleh BEM FH UNS, BEM FISIP UNS, dan BEM FMIPA UNS turut mengundang seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat umum untuk hadir pada Senin, 23 Oktober 2023 di Bento Kopi UNS pukul 15.00 WIB.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.