Pj Gubernur Jateng: Jaga Integritas, Penyelenggara Pemilu Sukseskan Pesta Demokrasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyelenggara Pemilu dituntut untuk selalu menjaga integritas dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebab, salah satu penentu demokrasi dapat berjalan dengan baik adalah integritas yang dipegang teguh oleh para penyelenggara pemilu.

“Agar Pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In, Solo Jawa Tengah, Selasa (14/11/2023).

Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan Pemilu berintegritas.

Baca juga : Dorong Industri Opsel, Selular Media Network Maksimalkan Penetrasi 5G

“Ini menjadi penyemangat dan menambah motivasi supaya mereka betul-betul menjadi penyelenggara pemilu yang integritas," tutur Nana.

Nana berharap, baik penyelenggara Pemilu, didukung oleh Pemda, TNI, dan menjadi satu kesatuan untuk berkolaborasi menyukseskan Pemilu. “Sehingga pelaksanaan Pemilu khususnya di Jawa Tengah berjalan dengan nyaman sejuk, damai, dan tentunya sukses,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DKPP RI Heddy Lugito menambahkan, seluruh penyelenggara Pemilu harus tegak lurus pada demokrasi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan.

Maka, sangat penting untuk menyamakan pandangan dalam penegakan etika penyelenggara Pemilu di jajaran KPU, Bawaslu, dan badan ad hoc. Mulai dari PPK, PPS, Panwascam dan Panwaslu desa/ kelurahan.

Baca juga : Pj Gubernur Jabar Minta Anak Muda Ikut Atasi Masalah Sampah

"Bila pemilu diselenggarakan lembaga yang kredibel, seperti KPU dan Bawaslu, hasilnya pun akan beda. Publik akan meyakini bahwa hasil Pemilunya benar, " kata Heddy.

Sebaliknya, apabila penyelenggara Pemilu tidak kredibel, maka publik akan meragukan hasil Pemilu. Persoalan ini harus benar-benar disadari para penyelenggara pemilu.

"Jangan sampai ada keraguan sekecil apapun terhadap hasil pemilu. Ini harus disiapkan dari awal," tandasnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, posisi DKPP sebagai penyelenggara Pemilu merupakan satu kesatuan fungsi bersama Komisi KPU dan Bawaslu.

Baca juga : Pemprov DKI Gandeng KPK Awasi Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung

Tugas utama DKPP adalah menerima pengaduan pelanggaran etika dan melakukan pemeriksaan terhadap semua jajaran penyelenggara Pemilu, yang diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.