Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Aktivis 98 Fahri Hamzah meminta seluruh instrumen yang terkait penegakan hukum kasus korupsi seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk bekerja sama.
Keharmonisan ini menurutnya merupakan modal penting untuk membumihanguskan korupsi dari Tanah Air.
Sekaligus, mencegah upaya adu domba oleh pihak yang tidak ingin pemberantasan korupsi berjalan sistematis, terstruktur dan masif.
“Kerja sama dan keharmonisan ini sangat penting karena dalam perjalan (pemberantasan korupsi) banyak pihak merasa terusik dan merasa terganggu. Karena itu, kalau kita izinkan lembaga ini saling menyerang, akan ada penumpang gelap yang tidak ingin pemberantasan korupsi dijalankan secara sistemik dan tuntas," kata Fahri Hamzah.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber pada diskusi publik bertajuk Disharmoni Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Aula Student Center, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Baca juga : Pemuda Di Lombok Barat Jempolin Pelatihan Budi Daya Lele Relawan Ganjar Milenial
Dia menilai, KPK saat ini sudah bekerja jauh lebih profesional dari sebelumnya, lantaran menjalankan tugas di atas undang-undang yang sudah diperbaiki.
Menurutnya, andai kasus yang menyeret Ketua KPK Firli Bahuri saat ini terjadi sebelum UU KPK direvisi, kasus tersebut besar kemungkinan akan menimbulkan konflik cicak vs buaya IV.
Karena itu, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melihat kasus yang berdekatan dengan perkara eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ini tidak dihinggapi residu masa lalu.
"Karena bagaimana bisa ada tersangka menyerang orang yang sedang akan menangkap dia, mentersangkakan dia. Ini ibaratnya seperti ada orang mau nyogok kemudian gagal lalu menyerang balik," tegas mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Terkait kasus tersebut, Fahri meminta agar KPK terus didukung untuk fokus menyelesaikan kerjanya dengan menuntaskan pekerjaannya.
Baca juga : Lestari: Bangun SDM, Pola Pengasuhan Anak Kudu Layak
Setelah itu, giliran kepolisian yang mengungkap kasus di baliknya.
"Kalau membiarkan ini terjadi (perkara Firli dan SYL ditangani bersamaan), bisa-bisa si tersangka itu bilang, seharusnya saya tidak jadi tersangka. Karena dia telah saya laporkan. Ini kekacauan fiktif tidak boleh kita biarkan," paparnya.
Pada kesempatan itu Fahri juga meminta mahasiswa untuk melihat KPK dan kepolisian secara profesional.
Mereka juga diminta menjaga, agar jangan sampai ada pihak membenturkan kedua institusi pemberantasan korupsi tersebut.
"Kita harus memastikan agar institusi negara bekerja harmonis. Apalagi ini capresnya sudah mau mengambil kartu nomor urut. Belum lagi menjelang pemilu ada partai-partai yang bisa saja karena akan kena dengan diusut aliran dana dan sebagainya lalu menyerang balik," imbaunya.
Baca juga : 7 Ancaman Kesehatan Saat Pancaroba, Ini Tips Pencegahan Menurut Prof. Tjandra
Fahri kembali mengingatkan agar fungsi KPK dalam koordinasi, supervisi dan monitoring yang sudah diperbaiki, harus diikuti dengan keharmonisan antar institusi penegak hukum bahkan dengan auditor dan lainnya.
"Jadi jangan biarkan benturan antar lembaga terjadi karena residu masa lalu," tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
