TKN: Mayarakat Masih Bebas Bersuara, Aneh Jokowi Dibilang Neo Orba

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman membantah narasi yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berusaha untuk membangun pemerintahan Neo Orde Baru (Orba).

Menurutnya, asumsi tersebut dianggap sebagai opini jahat yang dilakukan untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi saat ini.

"Kami menyampaikan bahwa narasi tersebut sangat tidak mendidik dan sangat tidak tepat. Mayarakat masih bebas bersuara, aneh kok Jokowi diibilang nro Orba," kata Habiburokhman kepada awak media di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Menurut Habiburokhman, apa yang telah dibangun dan dikerjakan oleh Jokowi nyatanya sangat jauh dari yang dinarasikan oleh beberapa pihak.

"Kalau di-framing bahwa Pak Jokowi menggunakan kekusaan untuk kepentingannya, lalu bersikap otoriter, itu jauh sekali gitu loh," ujarnya.

Baca juga : Ketua Masyarakat Hijau Beberkan Tips Tangkal Hoax Jelang Pemilu

Jokowi, diklaimnya, tidak sedang berupaya menggunakan seluruh aparat negara untuk membangun 'kerajaan' seperti Presiden Soeharto.

"Jadi kalau dulu disebut misalnya Orde Baru menggunakan aparat penegak hukum sebagai aparatus ideologisnya, hal tersebut tidak terjadi di era Pak Jokowi," jelasnya.

Ini menurutnya bisa dilihat dari masih bebasnya masyarakat memberikan kritik namun tidak pernah dipersoalkan secara hukum oleh pihak Jokowi. Masyarakat, diklaimnnya masih bebas bersuara tanpa takut dipenjara.

"Orang bebas berbicara, orang bebas menyatakan pendapat dan tidak berurusan dengan hukum kalau menyerang Pak Jokowi," ungkapnya.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur M Sarmuji mengatakan, bagi pihaknya secara elektoral orang mencaci Jokowi malah menguntungkan.

Baca juga : Fadli Zon Suarakan Aspirasi Negara Berkembang di COP 28 Dubai

"Pak Jokowi itu faktanya dicintai rakyat, di belakang pak Jokowi itu sebagian besar rakyat masih mendukung Pak Jokowi. Jadi siapapun yang mencaci maki Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, menghajar Pak Jokowi dengan narasi yang negatif, itu akan berbalik tidak mendapatkan simpati, justru akan tergerus elektoralnya, tergerus simpatinya," paparnya.

Meskipun secara elektoral tidak masalah, kata dia, tetapi proses politik berbangsa ini mesti diluruskan.

"Ngapain hanya untuk kepentingan elektoral, lalu kemudian melakukan trial mencoba barangkali kalau menghantam Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi memberikan narasi negatif akan naik dari sisi elektoral. Lalu kemudian begitu sebaliknya kejadiannya, lalu buru buru merevisi, kembali memuji Pak Jokowi, lalu mendekat dekat ke programnnya Pak Jokowi," herannya.

Dia juga meyakini, ke depan Jokowi akan tetap disukai oleh rakyat dan tidak perlu Jokowi menyatakan dukungan kepada siapapun.

"Rakyat Indonesia saya pikir sudah cerdas melihat hasil kerja-kerja Pak Jokowi selama ini," tegasnya.

Baca juga : Koalisi Masyarakat Sipil Kritisi Kenaikan Anggaran Kemenhan Jelang Pemilu 2024

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menyebutkan, Jokowi effect masih ada.

"Ini masalah Jokowi Effect saja, mereka mereka yang mencaci lalu balik memuji karena mau tes apakah Jokowi effect itu masih ada, eh ternyata masih besar," katanya.

Ia pun mengajak semua pihak untuk bertarung gagasan saja dan tidak saling serang apalagi hina menghina.

"Masyarakat sudah bosan dengan politik hitam dan negatif. Sudah capek. Masyarakat sekarang lebih melihat sejauh mana gagasan Capres-Cawapres bisa membuat kehidupan masyarakat lebih baik dan memajukan Indonesia," tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.