KSP: Masyarakat Makin Kritis Lewat Digital, Pemerintah Harus Siap

RM.id  Rakyat Merdeka - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menekankan, seluruh jajaran Pemerintah tidak boleh menutup diri terhadap perkembangan aspirasi publik di ruang digital. Bahkan, saat ini tumbuh fenomena keberpihakan yang tumbuh di masyarakat, bukan lagi evidence based, tetapi viral based policy.

“Pemerintah harus siap, karena semuanya diviralkan. Masyarakat cenderung lebih berani dan kritis dalam melaporkan apa pun lewat berbagai macam kanal resmi maupun sosial media seperti Twitter, Instagram, dan TikTok,” ujarnya, dalam memberikan sambutan dinMalam Anugerah Indonesia Digital Initiative Award (IDIA) 2023, di Jakarta, Kamis Malam (21/12).

Baca juga : Syarat Indonesia Jadi Negara Maju, Menkes: Masyarakatnya Harus Sehat

Jaleswari menilai, hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu menganut check and balances, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik sehingga dapat menjauhkan bangsa ini dari corak otoritarian. Sebagai contoh, aplikasi SP4N LAPOR. Kebijakan yang menerapkan no wrong door policy ini telah menerima total 2.160.972 laporan aduan layanan publik dengan tingkat kepuasan pengguna LAPOR sebesar 73,7 persen dan telah terhubung dengan 135 instansi pemerintah.

“Aplikasi SP4N LAPOR sebagai kanal aduan layanan publik, hingga saat ini terus ditingkatkan jangkauannya” imbuhnya.

Baca juga : Isi Akhir Pekan, Ganjar Sejati Ajak Masyarakat Ngobeng Lauk Di Pangandaran

Selain melalui kanal resmi, sambung Jaleswari, masyarakat pun semakin kritis untuk menyampaikan aspirasinya melalui sosial media seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, karena dianggap lebih efektif mendapat atensi media, dan akan langsung ditanggapi oleh pejabat terkait. Misalnya, kasus kerusakan jalan di Lampung serta kasus hukum yang menjerat korban perampokan di Banten, semuanya bisa diselesaikan setelah mendapat atensi dari publik di media sosial.

Saat ini, kata dia, pemerintah terus konsisten untuk memperkuat transformasi digital dan layanan publik, serta pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital. Regulasi ini memperkuat pentingnya interoperabilitas antar sistem, satu data, serta percepatan pelayanan publik berbasis digital.

Baca juga : Pemprov, Swasta dan Masyarakat Bersinergi Gelar 1000 Startup Digital Di Bali

Di tempat yang sama, Direktur IDIA Sebastian Salang menyampaikan, penghargaan seperti ini penting, karena menemukan relevansinya sebagai bentuk dukungan dari elemen masyarakat sipil dan publik, dan terus mendorong terjadinya meaningfull participation dan ko-kreasi dengan non-state actor dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa instansi di tingkat pusat yang mendapatkan penghargaan IDIA adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Polri, dan Kejaksaan Agung. Untuk level pemerintah daerah antara lain dimenangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, dan Pemprov Papua Barat. Sedangkan untuk level tokoh pemerintah, dimenangkan Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.