Lindungi Masyarakat, NII Crisis Center Dukung Wacana Pemerintah Kontrol Rumah Ibadah

RM.id  Rakyat Merdeka - Founder Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, Ken Setiawan menyambut positif usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel soal kontrol Pemerintah terhadap semua rumah peribadatan.

Kata Ken, kontrol yang dimaksud Kepala BNPT jangan dikonotasikan negatif.

"Kontrol itu bukan seperti zaman orde baru," kata Ken dalam video yang dikirimkannya kepada RM.id, Kamis (7/9).

Justru, tambah Ken, kontrol yang dimaksud Komjen Rycko mengartikan Pemerintah perhatian dengan segala aktivitas di rumah ibadah.

"Dikontrol itu dalam artian, harus sering dibina diperhatikan. Jangan salah paham dengan dikontrol. Tapi itu bentuk perhatian untuk melindungi masyarakat dari paham ekstremisme," ungkapnya.

Baca juga : Tanggapi Megawati, Alexander Marwata: Pemberantasan Korupsi Bukan Cuma Tugas KPK

Dia yakin usulan Kepala BNPT bukan langkah kacangan. Dasarnya jelas,.tiset ke berbagai tempat ibadah di negara lain.

"Apalagi ini menjelang Pemilu. Jangan sampai mengganggu hajatan Pemilu," cetus dia.

Sebab, ditegaskan Ken, Pemerintah punya kewajiban melindungi masyarakat.

Jangan sampai tempat ibadah dijadikan tempat untuk menyebarkan kebencian dan ekstrimisme. Parahnya, duga Ken, sasaran radikalisme itu tempat ibadah.

"Di Indonesia mayoritas Islam. Jangan-jangan Pemerintah menganggap radikal," ucap dia.

Baca juga : Bamsoet Ajak Elemen Masyarakat Meriahkan Peringatan Hari Konstitusi

Padahal, menurut dia tempat ibadah itu harus mencerahkan dan menyejukkan.

"Bukan hanya tempat ibadah. Tapi negara juga harus hadir dalam berbagai kegiatan dan unsur masyarakat, sampai tingkat terkecil masyarakat," aku Ken.

Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah.

Usulan itu disampaikan Rycko merespons pernyataan anggota Komisi III DPR Safaruddin dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (4/9).

Safaruddin menyampaikan informasi ada masjid di wilayah Kalimantan Timur yang kerap digunakan untuk menyampaikan kritik kepada Pemerintah.

Baca juga : Lindungi Masyarakat, BPOM Perkuat Laboratorium Pengawasan Obat Dan Makanan

"Kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat lapangan Merdeka itu," kata Safaruddin.

Merespons Safaruddin, Rycko ingin meniru aturan yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, beberapa negara di Timur Tengah, hingga Afrika.

Menurutnya, masjid atau tempat ibadah sepenuhnya di bawah kontrol Pemerintah. Menurut dia, langkah itu bisa diikuti Pemerintah Indonesia. Seluruh tempat ibadah dikontrol Pemerintah.

"Mungkin dalam kesempatan yang baik ini kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah. Bukan hanya masjid tapi semua tempat peribadatan kita," ucap jenderal polisi bintang tiga itu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.