Aksi Simbolik Mahasiswa Samarinda, Selamatkan Demokrasi Lawan Politik Dinasti

RM.id  Rakyat Merdeka - Aksi penolakan terhadap praktik dinasti politik yang berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terus berlanjut.

Kali ini, sejumlah massa dari mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil menggelar aksi di Simpang 4 bawah flyover Air Hitam, Kota Samarinda, Jumat, (22/13/2023).

Korlap BEM Seka Wilayah Kaltim, Muhammad mengatakan aksi itu sebagai komitmen pemuda dan mahasiswa untuk tetap menjaga serta merawat demokrasi yang hari ini di begal oleh para rezim dan oligarki.

“Terbukti dengan terjadinya putusan MK yang sewenang-wenang kami lihat sidangnya kemarin, itu banyak sekali suasana-suasana kebatinan yang diungkapkan,” kata dia dalam siaran persnya, Senin.

Baca juga : Aliansi Mahasiswa Serukan Aksi Peduli Pemilu Damai

Muhammad pun mempertanyakan bagaimana bisa gugatan yang sebelumnya ditolak, sedangkan gugatan yang baru masuk pada 13 September, langsung diterima.

“Ini terlihat ada kepentingan sekelompok orang untuk merusak demokrasi dengan melawati Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Dalam aksi itu turut hadir Andi Indrawati selaku akademisi dan dosen UNTAG '45 Samarinda.

Dia menyampaikan keresahan yang sama seperti peristiwa 1998, di mana pada saat itu menjadi mahasiswa yang melawan rezim orde baru dengan angkatan reformasi memperjuangkan demokrasi di indonesia.

Baca juga : ABI Konsisten Serukan Kemerdekaan Palestina

“Hari ini berbanding terbalik kita sudah merasakan demokrasi, tetapi kita belum menikmati tumbuhnya demokrasi di Indonesia dengan adanya fenomena putuan MK tentang batas umur capres dan cawapres membuat kita cemas kembali dengan adanya gaya Neo Orde Baru di Indonesia,” kata dia.

Dalam aksi tersebut juga disampaikan sejumlah tuntuan, yakni:

1.  Menolak dengan tegas putusan Mahkamah Konstitutsi Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena telah menggangu rasionalitas publik; inskonsisten secara prinsipil pada putusan-putusan sebelumnya; dan cenderung kental dengan konflik kepentingan keluarga presiden Jokowi.

2. Melawan politik dinasti yang hadir karena pembajakan konstitusi kemarin akan membunuh harapan jutaan pemuda dan anak-anak Indonesia yang bermimpi akan cerahnya masa depan. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap anak-anak miskin yang bermimpi menjadi pemimpin. 

Baca juga : Ravindra: Jokowi Nyaman Dengan Warna Kuning

Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap keluarga tak sejahtera yang berharap anaknya bisa jadi penguasa. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap kita yang bukan berdarah biru dan merintis jalan sendiri untuk berkarya bagi baiknya kondisi negeri. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.