Dark/Light Mode

Indonesia Bei 42 Jet Tempur, Nuning: untuk Penegakan Kedaulatan Wilayah Udara

Kamis, 11 Januari 2024 17:40 WIB
Pakar pertahanan dan keamanan Susaningtyas Kertopati (Foto: Istimewa)
Pakar pertahanan dan keamanan Susaningtyas Kertopati (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia secara resmi mengaktifkan kontrak tahap ketiga pengadaan 18 unit jet tempur Rafale dari Dassault Aviation, Perancis, Senin (8/1). Dengan pengaktifan ini, Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menyelesaikan seluruh fase kontrak pengadaan Rafale, yaitu sebanyak 42 unit.

Pakar pertahanan dan keamanan Susaningtyas Kertopati memberikan tanggapan atas penyelesaian kontrak pembelian 42 jet tempur Rafale itu. Menurutnya, pembelian 42 pesawat jet Rafale dan beberapa jet F-15 ditujukan untuk penegakan kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Baca juga : Israel Bunuh Petinggi Hamas, Perang Rawan Meluas Ke Luar Wilayah Gaza

“Sebagaimana ketentuan internasional, pembelian pesawat jet tempur tidak saja untuk kepentingan tempur mendesak seperti halnya di Ukraina,” ucapnya, Kamis (11/1/2024).

Mantan Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, pembelian pesawat jet tempur Indonesia adalah untuk kepentingan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di wilayah udara Indonesia. Sebab, selama ini masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak luar.

Baca juga : Ganjar Apresiasi TNI Gercep Tersangkakan Oknum Tentara Aniaya Relawannya

“Beberapa kali pelanggaran udara dilakukan oleh pesawat jet tak dikenal atau dikenal, juga dengan Black Flight,” terang perempuan yang akrab disapa Nuning ini.

Sesuai hukum udara internasional, kata peraih gelar doktor bidang intelijen ini, Pemerintah Indonesia dan TNI Angkatan Udara (AU) wajib menyelenggarakan penegakan kedaulatan di wilayah udara, dan bahkan di wilayah ruang angkasa.

Baca juga : Diaspora Indonesia Di Iran Deklarasi Dukungan Untuk Ganjar-Mahfud

Jumlah pesawat jet tempur yang akan dibeli juga masih dalam kategori minimal, karena kalkulasinya hanya untuk beroperasi pada ruang udara di atas wilayah daratan dan lautan Indonesia.

“Sebenarnya, jika harga sesuai budget dan bukan hasil mark up untuk kepentingan politik serta sepanjang bermanfaat bagi kedaulatan NKRI, hadirnya pesawat tempur ini tak jadi masalah. Kita butuh pembaruan Alutsista (alat utama sistem persenjataan), bukan menjadi ‘museum’ bagi Alutsista negara produsen,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.