Mahfud Mau Mundur, Jokowi Kasih Lampu Hijau

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana Mahfud MD untuk mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam nyampe ke telinga Presiden Jokowi. Sebagai atasan, Jokowi tidak bisa melarang dan menghargai keinginan Mahfud itu.

Pernyataan Jokowi itu disampaikan usai acara penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Dalam acara tersebut, hadir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga rival Mahfud di Pilpres 2024.

"Ya itu hak (Pak Mahfud) dan saya sangat menghargai," kata Jokowi, saat ditanya wartawan soal rencana Mahfud akan mundur sebagai Menko Polhukam. 

Seperti diketahui, dalam acara diskusi yang diberi nama “Tabrak Prof”, Mahfud menjawab soal imbauan dari Capres 03 Ganjar Pranowo agar mundur dari kabinet. Dalam acara tersebut, Mahfud menegaska bahwa dirinya memang sudah berniat mundur dari kabinet. Namun, kapan keputusan itu akan dilakukan, Mahfud mengaku masih menunggu momentum yang tepat. 

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik, adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya, pada saat yang tepat nanti, pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar," kata Mahfud dalam acara yang disiarkan secara live di Instagram pribadinya, Selasa (23/1/2024) malam. 

Kini, setelah mendapat lampu hijau dari Presiden, apakah pengunduran diri Mahfud akan dipercepat? Mahfud menilai pernyataan Jokowi yang menghargai keputusannya untuk mundur sudah tepat. 

Baca juga : Mahfud Nunggu Momentum Mundur, Jokowi: Itu Hak, Saya Sangat Menghargai

“Memang tugas Presiden itu menghargai,” kata Mahfud di Pondok Pesantren An Nur, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (24/1/2024). 

Namun kapan keputusan mundur itu akan diajukan ke Jokowi, Mahfud mengaku masih mencari waktu yang tepat. Cawapres nomor urut 03 itu belum bersedia membeberkan, kapan kepastian waktu mundur dari kabinet Jokowi. "Nantilah (soal waktu pengunduran diri) itu, kalau itu sudah sangat teknis," tegasnya.

Kabinet Tanggapi Mahfud

Selain Presiden Jokowi, sejumlah menteri yang juga rekan-rekan Mahfud di Kabinet Indonesia Maju (KIM) menanggapi keputusan Mahfud itu. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menghormati keputusan Mahfud. Menurutnya, Mahfud memiliki hak apabila ingin mundur sebagai Menko Polhukam.

Bahlil mengaku belum mendapatkan informasi langsung dari kabinet terkait rencana Mahfud mengundurkan diri. Meski demikian, rencana Mahfud mundur dari kabinet mestinya dapat dibicarakan dengan baik-baik. "Mungkin bisa dibicarakan baik-baik dan saya yakin Pak Mahfud orang hebat," pesannya. 

Bahlil juga menyoroti pernyataan Mahfud yang meminta menteri tidak menggunakan fasilitas negara. Ia menegaskan, tak pernah menggunakan fasilitas negara selama mendukung Prabowo-Gibran.

Baca juga : Mahfud Tanggapi Saran Ganjar Mundur Dari Menko Polhukam

"Saya jujur, saya dukung pasangan nomor 2, tetapi saya membedakan mana yang kerja dan mana untuk pemerintah. Kalian boleh cek di kantor ini satu orang pun saya tidak pernah meminta mereka ASN untuk ikut saya dan saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk saya pakai di tim kampanye," ucap dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan sepenuhnya situasi Mahfud kepada Presiden. "Ya kalau itu kan kembali terpulang pada Pak Mahfud MD. Tetapi kita ketahui bahwa jabatan menteri itu hak prerogatif Pak Presiden jadi itu supaya clear aja," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan, tidak ada larangan bagi menteri yang aktif untuk mengajukan diri sebagai Capres atau Cawapres. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang pengunduran diri ini dimunculkan.

"Kalau Prof Mahfud menganggap harus mengundurkan diri dengan berasumsi ada yang salah kalau capres masih merangkap sebagai menteri aktif, jadi kenapa baru sekarang? Kenapa Pak Mahfud 72 hari ini setelah ditetapkan jadi cawapres kok tidak mundur?" katanya, Rabu (24/1/2024).

Ia menegaskan, saat ini Capres nomor urut 2 tidak ada keinginan untuk mundur dari posisinya sebagai Menteri Pertahanan. "Beliau kami pastikan tidak akan melakukan sedikit pun abuse of power. Tidak akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri," tegasnya.

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ikut mengomentari situasi politik di Indonesia. Khususnya mengenai rumor sejumlah menteri yang hendak mundur dari pemerintahan. Baginya, langkah mundur di masa kerja kurang dari sembilan bulan bukanlah langkah produktif.

Baca juga : Habis Isu 15 Menteri Mundur, Terbit Isu Kabinet Tak Nyaman

Lutfi mengatakan, keputusan untuk mundur sebagai menteri adalah hak individu seseorang. Apabila tidak mampu melakukan tugas berdasarkan kapasitas dan kemampuan, apalagi saat mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

Menurut dia, fokus yang harus dilakukan saat ini adalah memastikan transisi ke pemerintahan berikutnya berjalan dengan lancar dan efektif, alih-alih mundur. Karenanya, keputusan untuk mundur juga perlu melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan menghargai proses demokrasi yang ada.

“Jadi jangan di saat elektabilitas rendah, kita baru berteriak soal aturan main, minta mundur, dan sebagainya," kata dia melalui akun TikTok @mmd.lutfi, Rabu (24/1/2024).

Ia khawatir adanya rumor untuk mundur oleh salah satu menteri yang ramai hari ini hanya karena rasa ketakutan. Apalagi, saat ini ada sosok menteri yang memiliki massa, kekuatan politik, dan kecerdasan luar biasa, hendak mendukung salah satu pasangan calon yang dirasakan bagus dan cocok untuk negeri ini.

Ia juga kembali mengingatkan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 calon presiden dan calon wakil presiden tidak diwajibkan mundur dari jabatannya di pemerintahan. Aturan itu disebut telah disepakati seluruh partai politik di DPR, yang saat ini memiliki calon presiden. "Jika publik merasa aturan ini tidak sesuai, perubahan bisa diusulkan melalui Pemilu 2029," pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.