Mahfud Tanggapi Saran Ganjar Mundur Dari Menko Polhukam

RM.id  Rakyat Merdeka - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md menanggapi saran Ganjar Pranowo, pasangannya di Pilpres 2024, untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam.

Tanggapan itu disampaikan Mahfud  menjawab salah seorang penanya di acara Tabrak Prof! di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam. 

Saran untuk mengudurkan diri ditujukan Ganjar kepada semua peserta Pilpres yang mengemban jabatan publik, termasuk Mahfud untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Saran itu disampaikan Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa sore (23/1).

Lalu bagaimana respons Mahfud?

Menurutnya, apa yang disampaikan Ganjar adalah kesepakatannya sejak awal setelah didapuk sebagai capres dan cawapres.

Baca juga : Tanggapi Desakan Gibran Mundur, Kaesang Serahkan Penilaian Ke Masyarakat

"Bahwa saya pada saatnya yang tepat pasti nanti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan pak Ganjar," kata Mahfud, Selasa (23/1).

Bahkan sinyal itu juga sudah ia sampaikan saat penutupan Debat Cawapres. "Kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu, saya kan membacakan sebuah pernyataan, saya berterima kasih kepada pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam," sambungnya.

Ia mengaku punya alasan tersendiri kenapa tidak langsung mengundurkan diri dari posisi Menko Polhukam. Pertama, karena menurut aturan itu tidak dilarang. 

"Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri dan pejabat pusat lah, tapi menjelang Pilpres kemarin, menjelang Pilpres kemarin malah ditambah lagi aturannya. Bahkan Wali Kota pun tidak harus mundur, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang menyebut menteri dan pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa," terangnya.

Alasan kedua, ia mengaku ingin memberi contoh, bahwa dirinya tidak menggunakan kedudukan sebagai Menko Polhukam untuk memanfaatkan fasilitas negara untuk semua kegiatan pemenangannya sebagai cawapres.

Baca juga : Relawan Kami Gibran Gelar Konser Di Basis Paslon 03

"Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," lanjutnya.

Selan itu, ia juga menyampaikan bahwa posisinya sebagai Cawapres tidak mengganggu tugasnya sebagai Menko Polhukam. "Surat-surat yang sampai di meja saya pasti selesai tidak sampai 1 minggu, meskipun saya cawapres," tegasnya.

Ia juga meminta semua koleganya di pemerintahan, termasuk pejabat yang pernah dipromosikan menjadi Penjabat kepala daerah hingga Pangdam untuk tidak menjemputnya setiap kampanye ke daerah-daerah.

"Maksud saya ini agar ditiru sama yang lain," harapnya.

Bahkan, ia meminta pejabat-pejabat daerah tersebut tidak berkomunikasi dengannya selama kontestasi Pilpres 2024. "Kasihan nanti dipecat kalau menghubungi saya," ucapnya disambut sorakan dan tepuk tangan hadirin.

Baca juga : Dilantik Jadi Hakim MK, Asrul Sani Mundur Dari DPR, MPR, dan PPP

Sebelumnya, Ganjar menyarankan semua pejabat yang maju di Pilpres 2024, baik berstatus menteri hingga wali kota untuk mengundurkan diri. Tujuannya untuk menghindari potensi konflik kepentingan hingga pemanfaatan fasilitas negara saat berkampanye.

"Menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," tegas Ganjar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.