Dark/Light Mode

Jokowi Bilang Presiden Dan Menteri Boleh Memihak

Kamis, 25 Januari 2024 08:55 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberi hormat kepada Presiden Joko Widodo saat serah terima alutsista pesawat dari Pemerintah untuk TNI, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Menhan menyerahkan 5 pesawat C-130 J-30 Super Hercules dan 8 helikopter H225M untuk TNI AU, 4 helikopter A5 550 Fennec untuk TNI AD, dan 8 helikopter Panther AS565 MBE untuk TNI AL. (Foto: Randy Tri Kurniawan/Rakyat Merdeka/RM.id)
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberi hormat kepada Presiden Joko Widodo saat serah terima alutsista pesawat dari Pemerintah untuk TNI, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Menhan menyerahkan 5 pesawat C-130 J-30 Super Hercules dan 8 helikopter H225M untuk TNI AU, 4 helikopter A5 550 Fennec untuk TNI AD, dan 8 helikopter Panther AS565 MBE untuk TNI AL. (Foto: Randy Tri Kurniawan/Rakyat Merdeka/RM.id)

 Sebelumnya 
Jokowi juga merespon sejumlah rekomendasi agar menteri­-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur dari jabatannya. Dia menegaskan, semua itu pegangannya adalah aturan. Termasuk aturan mengenai hak seorang Presiden dalam Pemilu. Namun, hak tersebut diserahkan kepada individu masing­-masing. Apakah mau digunakan atau tidak.

“Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden nggak boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh,” tegas Jokowi.

Ketika ditanya apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye, Jokowi mengaku belum memikirkan langkah politiknya ke depan. “Ya lihat nanti,” pungkasnya.

Baca juga : Dukung Jokowi, ReJO Pro Gibran: UU Bolehkan Presiden Kampanye

Mendengar pernyataan Jokowi, Prabowo yang berada di sebelahnya mendengar serius sambil beberapa kali menganggukkan kepala.

Pernyataan Jokowi tersebut langsung menimbulkan pro kontra. Ada yang mendukung pernyataan Jokowi, ada juga yang tidak setuju.

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mempertanyakan sikap Jokowi itu. Anies mengaku, apa yang disampaikan Jokowi berbeda dengan sebelumnya. “Yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua, jadi kami serahkan ke masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai,” kata Anies di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca juga : Dukung Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden Pada Capres Dan Parpol Bukanlah Dosa

Ia pun menegaskan, Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh pihak yang menjalankan kewenangan pemerintahan harus tunduk pada aturan hukum berlaku. Mantan Menteri Pendidikan ini kemudian meminta para ahli hukum tata negara menelaah pernyataan Jokowi.

Sementara, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengaku, tidak masalah jika Jokowi ikut mendukung salah satu paslon dalam Pilpres. Menurutnya, itu adalah hak Jokowi bila ingin cawe-­cawe dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Mahfud sendiri merasa tak terganggu bila Jokowi ikut berkampanye. “Ya enggak apa­apa kalau Presiden mengatakan begitu, silakan aja. Enggak mau ikut atau enggak, itu kan terserah,” ujar Mahfud di Pondok Pesantren An­-Nur, Bantul, Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.