Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Jalan Sunyi Oposisi

Rabu, 28 Februari 2024 22:07 WIB
Ilustrasi opisisi jalan sunyi. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi opisisi jalan sunyi. (Foto: Istimewa)

Pemilu 2024 usai sudah. Berdasarkan data real count sementara, dengan data yang masuk lebih dari 70 persen, Capres-Cawapres 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin perolehan suara dengan telak. Prabowo-Gibran menghimpun 58,91 persen suara. Capres-Cawapres 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar duduk di peringkat kedua dengan 24,08 persen suara. Sedangkan Capres-Cawapres 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di posisi ketiga dengan 17,01 persen suara.

Meskipun belum diumumkan secara resmi, beberapa pemimpin negara seperti PM Australia, PM Singapura, hingga Presiden Filipina telah memberikan selamat atas kemenangan Prabowo. Prabowo menang mutlak. Asa Anies dan Ganjar untuk duduk di kursi RI-1 selesai sudah.

Skenario yang ada seharusnya menunjukkan bahwa partai pengusung Anies dan Ganjar akan berdiri di barisan oposisi. Namun, kenyataan ternyata tak semulia itu. Berbeda dengan PDIP yang tegas menyatakan kesiapan sebagai oposisi, Koalisi Perubahan justru menunjukkan gestur sebaliknya.

Pecah Kongsi Koalisi Perubahan?

Beberapa tahun yang lalu, saya menulis tentang bagaimana oposisi memainkan peran yang besar dalam penerapan demokrasi Indonesia. Dalam tulisan yang dimuat di portal media digital Qureta (sekarang tidak dapat diakses) itu, saya meminjam kutipan ikonik dari Sapardi Joko Darmono yang berbunyi “yang fana adalah waktu, kita abadi.” Dalam konteks politik, “yang fana adalah oposisi, kepentingan abadi.”

Baca juga : Hasto Mulai Bicara 10 Tahun Oposisi

Kini, Indonesia memasuki masa transisi kepemimpinan. Tarik-ulur oposisi menjadi hal yang lumrah dalam transisi kepemimpinan. Parpol-parpol akan saling adu pengaruh demi mengamankan posisi masing-masing. Di transisi kepemimpinan ini juga, kita dapat melihat siapa saja barisan yang merapat pada kekuasaan.

Hanya berselang beberapa hari pasca pergelaran Pemilu 2024, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Pertemuan itu disinyalir sebagai sinyal bahwa NasDem akan merapat ke kubu pemerintahannya Prabowo-Gibran. Presiden Jokowi pun sejatinya telah menanggapi pertanyaan terkait pertemuan tersebut. Melansir pernyataan Jokowi, ia sekadar bermaksud menjadi jembatan komunikasi antar partai politik, tak lebih.

Fakta bahwa masih terdapat kader NasDem dalam kabinet Jokowi mengindikasikan bahwa hubungan keduanya masih baik-baik saja. Masuknya NasDem dalam koalisi Prabowo-Gibran sangat mungkin terjadi. Di sisi lain, PKB sebagai bagian dari Koalisi Perubahan juga berpotensi besar minggat dari koalisi. NasDem sendiri baru akan menentukan sikap usai penghitungan suara di KPU, entah bergabung dengan koalisi pemerintahan baru atau mengambil jalur oposisi.

Sebagaimana diketahui, PKB tak punya catatan masa lalu sebagai oposisi. “Banting setir” menjadi oposisi akan riskan bagi partai yang identik dengan NU ini. Menjadi oposisi tentu akan berdampak pada banyak hal, mulai dari aliran logistik hingga posisi Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum partai.

Semua indikasi menunjukkan Koalisi Perubahan akan ditinggalkan, menyisakan Anies Baswedan dan PKS. Berbeda dengan dua parpol koalisi tersebut, PKS belum menunjukkan geliat keberpihakan pada pemerintahan. 

Baca juga : Hasto: PDIP Siap Jadi Oposisi

Ini yang menarik dari PKS. Setelah dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, PKS kini oposisi tunggal dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Pelantikan AHY menandakan masuknya Partai Demokrat dalam pemerintahan Jokowi setelah sembilan tahun berada di luar pemerintahan. Kini, selain PKS, Jokowi telah berkoalisi bersama delapan dari sembilan partai di DPR RI. PKS sendiri baru akan menentukan sikap seusai rangkaian penghitungan suara di KPU.

Jalan Sunyi Oposisi

Anies sendiri bukanlah kader partai politik mana pun. Meskipun akrab dengan PKS, namun Anies tidak pernah bergabung secara resmi. Jika semua berjalan sesuai skema sementara, maka Anies dan PKS akan menempuh jalan yang teramat sunyi.

Bagi keduanya, berada di jalur yang berbeda dengan Presiden Jokowi bukanlah hal yang baru. PKS telah bertahun-tahun ‘jauh’ dari Jokowi. Bahkan ketika Gerindra dan PAN ditarik satu per satu ke dalam pemerintahan, PKS masih oposisi. Sedangkan Anies beberapa kali berseberangan dengan kubu yang didukung Jokowi. Misal pada Pilkada DKI 2017, kala Anies dan Ahok harus bersaing hingga dua putaran Pilkada. Atau Pemilu tahun ini, ketika Anies berhadapan dengan Prabowo-Gibran, pasangan yang ‘didukung’ Jokowi.

Lagi-lagi, kepentingan di atas segalanya. Kita tak pernah mampu memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya, hingga sesuatu itu benar-benar terjadi. Siapa yang menyangka, Prabowo dan Gerindra, yang kala Pilpres 2019 benar-benar terpecah dengan Jokowi akan bergabung dalam koalisi. Atau yang baru-baru ini, kala Demokrat dan PDIP berada dalam satu koalisi pemerintahan yang sama.

Baca juga : Karen Vendela, Dukung Boy Oplas Hidung

Bukan tak mungkin, besok pagi kita dikejutkan oleh isu masuknya PKS dalam koalisi pemerintahan. Bisa jadi pula, Prabowo kelak menunjuk Anies sebagai salah satu menterinya. Di antara semua ketidakpastian tersebut, yang pasti adalah koalisi pemerintahan kita akan sangat gemuk ke depannya.

Kehadiran parpol-parpol senior seperti Gerindra, Golkar, PAN, hingga Demokrat di koalisi Prabowo-Gibran membuat koalisi tersebut cukup gemuk. Jika pihak yang kalah memutuskan untuk bergabung, maka “bagi-bagi kue” di pemerintahan akan berlangsung bertahun-tahun lamanya. Ya, mengakomodir kepentingan politik sebanyak itu tak cukup dalam lima tahun, mungkin butuh sepuluh atau lima belas tahun.

Jalur oposisi adalah jalan sunyi, tidak semua parpol atau individu kuat akan rayuan bergabung dengan penguasa. Jika ada kesempatan, masing-masing akan menyelamatkan diri, mengamankan posisi demi kepentingan yang dinilai jauh lebih besar. Hingga acap kali lupa, bahwa pemerintahan yang gemuk rawan akan praktik abuse of power. Rakyat membutuhkan pemerintah yang kuat dan stabil, namun di sisi lain, rakyat membutuhkan oposisi yang kuat dan lantang. Jika koalisi pemerintahan dan oposisi sama kuat, maka pemenangnya adalah rakyat.

Rivyan Bomantara
Rivyan Bomantara
Analis Media di Indonesia Indicator

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.