Kementerian yang Mau Lakukan Pencegahan, Silakan Kontak KPK

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam beberapa hari setelah Kabinet Indonesia Maju dibentuk, beberapa menteri dan pejabat terkait menghubungi KPK. Beberapa, malah sudah ada yang bertemu dengan pejabat komisi antirasuah. 

"Pertemuan untuk membahas lebih lanjut bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan di instansi masing-masing," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/10). 

Baca juga : KPK Perpanjang Penahanan Eks Dirkeu AP II

Contohnya, hari ini dua pimpinan KPK, yakni Saut Situmorang dan Alexander Marwata, bertandang ke Kemendagri. "Karena memang banyak sekali kepala daerah yang diproses oleh KPK dan kita berharap ke depan upaya pencegahan bisa lebih masif dilakukan," tuturnya. 

Dia mengungkapkan, KPK punya Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang tersebar di sejumlah provinisi di Indonesia. "Harapannya nanti, ketika ada konsen yang kuat dari Mendagri, maka kepala daerah ini tak setengah hati lakukan upaya pencegahan," harap Febri. 

Baca juga : Mentan Sambangi BPS Sinergikan Data Pertanian

Febri juga berharap, tidak ada lagi kepala daerah yang "manis di depan, tapi busuk di belakang" seperti tahun-tahun sebelumnya. "Kami berharap nanti tidak terulang lagi ada kepala daerah seperti tahun-tahun sebelumnya, yang di depan KPK menyatakan komitmen pencegahan tetapi di belakang kemudian berinteraksi dengan para vendor dan menerima suap," tegas eks aktivis ICW itu. 

Febri juga menambahkan, KPK terbuka jika ada kementerian-kementerian yang ingin bersama-sama melakukan penguatan dengan upaya pencegahan korupsi. "Karena ada banyak hal yang bisa dilakukan bersama," imbuhnya. 

Baca juga : BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Terkait Penegakan Kepatuhan JKN-KIS

Selain Korsupgah di daerah, KPK juga melakukan Survei Penilaian Integritas. Nantinya, ketika semua kementrian ikut, akan teridentifikasi secara lebih jelas di mana titik rawan korupsi. Sehingga fokus perbaikannya juga bisa lebih jelas. "Jadi kita betul-betul bisa bicara pencegahan yang efektif," beber Febri. 

Tetapi Febri mengingatkan, kalau pencegahan sudah dilakukan dan rekomendasi sudah diberikan, tetapi masih saja pihak atau oknum tertentu melakukan korupsi, KPK akan memprosesnya lebih lanjut. "Dengan kewenangan yang ada tentu KPK akan berupaya semaksimal mungkin lakukan itu," tandasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.