Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) Edward Silalahi mendorong Pemerintah menghadirkan kebijakan dan regulasi yang baik bagi pelaku usaha Crude Palm Oil (CPO/minyak kelapa sawit) yang hendak membangun pabrik makanan yang berasal dari produk CPO.
Edward menjelaskan, turunan CPO saat ini 50 persen untuk food (olahan makanan) terutama minyak goreng dan 50 persen lagi adalah non food.
Karena saat ini sudah banyak untuk olahan makanan, maka Pabrik Kelapa Sawit (PKS) penghasil CPO harus mau berubah menjadi pabrik makanan (food factory) dengan standar yang ketat.
"Harus dimunculkan pabrik kelapa sawit sebagai pabrik makanan. PKS milik perusahaan-perusahaan besar sudah ada sistim yang bisa membuat ini, sedang perusahaan kecil masih berkutat menekan biaya," kata Edward dalam diskusi Updating Technology Palm Oil Mill Indonesia yang diselenggarakan P3PI, di Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Baca juga : Aktivis Dorong Pengisian Jabatan Wakil Ketua MA Nonyudisial
Edward tak memungkiri jika masih banyak PKS yang membiarkan material kotor yang masuk ke pabriknya. Seperti membiarkan ada tikus, kecoa, dan pegawai pabrik yang merokok di lori dan lainnya.
Bahkan di refinery yang jelas merupakan pabrik minyak goreng, penerapan standarnya tidak seketat pabrik roti.
"Perlu ada aturan untuk menekan supaya PKS jadi food factory, misalnya manajer harus bersertifikat food factory," sambungnya.
Edward menjelaskan, pada satu PKS, ada sekitar 130 mesin yang berputar untuk mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi CPO. Mesin itu perlu grease dan oli. Nah Untuk menjadi food factory maka grease dan oli yang dihasilkan harus food grade dengan harga yang lebih tinggi.
Baca juga : SIM Keliling Bekasi Selasa 19 Maret Hadir Di Metropolitan Mall
Karena nilainya yang tinggi ini, maka Pemerintah harus menyusun regulasi untuk food factory tersebut. Sebab, biasanya, PKS enggan mengikuti prosedur yang ketat di pabriknya sebagai upaya menekan biaya produksinya.
"Kita mentargetkan tahun 2045 menjadi negara maju. Industri sawit senbagai penghasil devisa nomor satu juga harus naik kelas. PKS-nya harus jadi food factory semua. Proses TBS di kebun sampai ke pabrik juga harus higienis. Masalah 3 MPCDE dan GE dimulai dari sini dan pabrik. Kita tidak mau minyak sawit yang jadi penyebab kanker. Sudah saatnya PKS maju selangkah lagi," katanya.
Lebih lanjut, Edward mengatakan, pelaku bisnis harus menyadari pentingnya PKS yang bersih sebagai food factory. Namun sayangnya, pengambil kebijakan keuangan di perusahaan seringkali berprinsip sebaliknya.
Sebagai contoh, karena aturan sustainability dianggap memakan biaya banyak, tetapi karena wajib, maka mereka harus tunduk.
Baca juga : GenSawit Solo Bagikan Informasi Seputar Peran Kelapa Sawit Bagi Indonesia
"Untuk PKS sebagai food factory kalau wajib, maka mau tidak mau akan dilakukan meskipun ada tambahan biaya," tambahnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
