Dihadapan Delegasi WWF, Jokowi Ingatkan Kekurangan Air Dapat Hambat Laju Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi ajak masyarakat global mewujudkan tata kelola air yang inklusif dan berkelanjutan. 

Jokowi juga mewanti wanti kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Air Dunia ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, pada Senin (20/5)

Jokowi menyatakan, negara-negara di seluruh dunia harus menjadikan forum air terbesar di dunia ini sebagai momentum untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama terhadap air dengan berbagi pengetahuan, mendorong solusi inovatif, dan menerapkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu.

“Hal ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan merumuskan aksi nyata terkait pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Jokowi.

Presiden juga menekankan pentingnya peran air dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya air sehingga sering disebut sebagai minyak masa depan berikutnya.

Dari sisi ekonomi, Presiden mengatakan, kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada tahun 2050.

Baca juga : Petugas Haji Ini Tak Bisa Bendung Air Maat Saat Lihat Jemaah Sujud Syukur

Oleh karena itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10, Presiden mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air dengan membangun 42 bendungan dan 1,18 juta hektar jaringan irigasi, merehabilitasi 43 juta hektar jaringan irigasi, dan membangun pengendalian banjir dan perlindungan pantai sepanjang 2.156 kilometer.

Indonesia juga memanfaatkan sumber daya air dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung (PLTS) Ciatra. PLTS tersebut merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.

“Masalah air dan sanitasi akan menjadi semakin serius di masa depan. Upaya-upaya ini harus diperkuat di tingkat global, yang melibatkan negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. World Water Forum ke-10 merupakan langkah strategis untuk mengambil tindakan nyata dan berkomitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi,” kata Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia secara konsisten mendorong tiga hal dalam forum tersebut. Pertama, bertujuan untuk meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas untuk mengatasi tantangan bersama, terutama bagi negara kepulauan kecil yang mengalami kelangkaan air. 

Kedua, memberdayakan hidro-diplomasi untuk kerja sama yang konkrit dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima sekaligus mencegah persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berdasarkan hukum internasional.

Ketiga, penguatan kepemimpinan politik sebagai kunci keberhasilan berbagai bentuk kerja sama menuju ketahanan air berkelanjutan.

Oleh karena itu, Indonesia telah mengadopsi empat inisiatif baru, yaitu penetapan Hari Danau Sedunia, pembentukan Center of Excellence di Kawasan Asia Pasifik untuk keamanan air dan iklim, pengelolaan air berkelanjutan di negara-negara kepulauan kecil, dan promosi proyek air untuk memastikan komitmen politik, menerjemahkan kata-kata kami menjadi tindakan nyata.

Baca juga : Haidar Alwi Ingatkan Bahaya Pemerintahan Tanpa Oposisi

“Air lebih dari sekedar sumber daya alam. Air adalah kekuatan kolaboratif yang menyatukan dan mempersatukan kita. Melestarikan air adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Konstitusi Air

Presiden Dewan Air Dunia, Loïc Fauchon mendorong para kepala negara dan delegasi yang hadir untuk memasukkan hak atas air ke dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan negara masing-masing. 

Ia menegaskan, langkah ini akan mempercepat tercapainya keadilan atas akses air dan sanitasi di seluruh dunia.

“Jadi secara bertahap kita bisa mengadvokasi agar hak akses air ditegakkan bagi semua orang,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Loïc mengumumkan bahwa organisasinya akan memperkenalkan koalisi "Uang untuk Air" pada konferensi PBB mendatang dan menyampaikan undangan ke semua negara untuk bergabung. 

Koalisi ini bertujuan untuk mengatasi sub-kedaulatan dan penghapusan utang air di negara-negara termiskin di dunia.

Baca juga : Di Pertemuan WEF, Airlangga Beberkan Kunci Transisi RI Menuju Ekonomi Hijau

“Kami bertujuan untuk memastikan bahwa mayoritas pendanaan iklim terutama didedikasikan untuk air, termasuk air limbah,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Loïc juga menyerukan tindakan internasional untuk memastikan pemerintahan yang lebih aktif dan terdesentralisasi berdasarkan kerja sama multilateral.

“Seperti yang kami lakukan di forum ini, penting juga untuk memperkuat aturan mediasi sungai, danau, dan daerah aliran sungai. Diplomasi air membawa perdamaian ke tepian, bukan membawa perang ke sungai,” tambahnya.

Selain itu, diplomasi hidro merupakan pendekatan konkrit dan inovatif dalam mengelola sumber daya air lintas batas.

Sebagai hasil dari forum tersebut, akan disahkan deklarasi tingkat menteri yang menggabungkan tiga kepentingan nasional Indonesia, yaitu usulan Hari Danau Sedunia, pembentukan Pusat Unggulan Ketahanan Air dan Iklim, dan advokasi pengelolaan sumber daya air terpadu di pulau-pulau kecil.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.