Terdakwa Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp 127 M

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan vonis berbeda terhadap 6 terdakwa perkara korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos) 2020-2021.

Vonis paling berat dijatuhkan kepada terdakwa Ivo Wongkaren. Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) dihu­kum 8 tahun penjara.

“Menghukum terdakwa Ivo Wongkaren membayar uang peng­ganti sebesar Rp 62.591.907.120, paling lama dalam satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,” ketua majelis hakim Djuyamto membacakan amar putusan pada Senin malam, 10 Juni 2024.

Jika terdakwa Ivo tidak mem­bayar uang pengganti, maka harta benda yang dimiliki akan disita dan dilelang. “Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang men­cukupi maka dipidana penjara selama 5 tahun,” kata Djuyamto.

Baca juga : Selesai Rehab,Rame Digibahin Netizen +62

Adapun terdakwa Roni Ramdani divonis 6,5 tahun penjara. Tim Pe­nasihat PT PTP dan General Mana­jer PT PTP itu dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar, subsider 12 bulan penjara, dan membayar uang pengganti Rp 28.150.700.000, atau subsider 3 tahun.

Selanjutnya, terdakwa Richard Cahyanto divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar, subsider 12 bulan penjara. Direktur PT Envio Global Persada (EGP) juga dihukum membayar uang pengganti Rp 29.768.200.000. Jika tidak membayar, diganti kurungan penjara selama 3 tahun.

Majelis hakim menjatuhkan vonis enam tahun penjara ke­pada mantan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (PT BGR) Muhammad Kuncoro Wibowo, mantan Direktur Komersil PT BGR Budi Susanto dan Vice President Operation and Support PT BGR April Churniawan.

Mereka juga dikenakan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun ku­rungan. Terhadap terdakwa April Churniawan dijatuhi hukuman membayar uang pengganti Rp 1.275.000.000 subsider 2 tahun kurungan.

Baca juga : Soal Konsensi Tambang, Muhammadiyah Masih Istikharah

Hakim menyatakan, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Perbuatan mereka melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Kecuali terdakwa Kuncoro Wi­bowo dan Budi Susanto, keempat terdakwa lain juga terbukti melang­gar Pasal 18 Undang-Undang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Perbuatan para terdakwa telah terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara se­jumlah Rp 127.144.055.620," ucap ketua majelis hakim Djuyamto.

Sebelum menjatuhkan amar putusannya, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa. Hal yang memberatkan, para terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pencegahan dan pember­antasan tindak pidana korupsi, dan para terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

Baca juga : Beringin Makin Kokoh Di Senayan

"Keadaan yang meringankan, para terdakwa berlaku sopan di persidangan, para terdakwa belum pernah dihukum, dan pro­gram penyaluran beras yang telah dilaksanakan oleh para terdakwa telah terlaksana dan sampai ke­pada para penerima," kata hakim.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.