Belum Bersikap Soal Konsesi Tambang, Bos Muhammadiyah Bicaranya Normatif

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir akhirnya angkat bicara mengenai kebijakan pemerintah memberikan izin kepada ormas keagamaan mengelola bisnis tambang. Haedar menanggapi keputusan Presiden Jokowi itu dengan normatif. Ia belum menyatakan apakah Persyarikatan akan mengambil konsesi tambang yang diberikan atau tidak.

Pernyataan Haedar itu disampaikan saat menghadiri sidang senat civitas akademika Universitas Muhammadiyah (UMMI) Sukabumi, dalam puncak perayaan milad ke-21. Kata Haedar, pengelolaan bisnis batu bara tidak berbeda dengan sektor bisnis lainnya.

"Sekarang orang ramai soal tambang padahal urusan simpel saja. Tambang, sawit, ikan, batu, dan semua harus kita olah," kata Haedar di UMMI Sukabumi, Kamis (13/6/2024).

Meskipun demikian, Haedar menegaskan bahwa pengelolaan tambang dan hasil bumi harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Menurutnya, setiap pihak yang merusak lingkungan harus ditertibkan.

Baca juga : Indonesia Darurat Judol

Dia juga menekankan bahwa organisasi keagamaan harus menjadi teladan dalam mengelola tambang tanpa merusak lingkungan. Kalau ada yang merusak dengan cara dan maksud mengolah, itu harus ditertibkan oleh hukum dan sistem yang ada.

"Bukan berarti kita tidak boleh mengelola tambang hanya karena orang lain buruk. Justru kalau ingin menunjukkan uswah hasanah (teladan baik), kita harus menunjukkan bahwa kita bisa. Jadi ini soal kebijakan," papar Haedar.

Haedar juga menyoroti bahwa Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, harus bisa mengelola sumber daya alam dengan baik untuk kebermanfaatan. Dia memberikan contoh kegiatan pertambangan seperti penggalian tanah untuk produksi batu bata atau genting.

"Seperti penduduk yang biasa menggali tanah untuk batu bata, untuk genting, seringkali meninggalkan lubang besar. Jadi hal ini biasa saja, tetapi jangan dirusak, harus dijaga, dirawat, dan tidak boleh dirusak. Bagi Muhammadiyah, urusan dunia harus diurus dengan baik," ucapnya.

Baca juga : BKS Minta Pemiliknya Ditindak

Haedar menjelaskan, bangsa Indonesia harus memiliki dan mengelola tanah airnya dengan baik. "Kita harus berdaya, sesuai dengan pesan agama, mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang yang lemah. Kita tidak boleh selalu berada di posisi yang lemah," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 pada akhir Mei lalu. PP tersebut merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Melalui PP ini, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dapat memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari wilayah bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Sampai saat ini, baru Nahdlatul Ulama (NU) yang siap menerima konsesi lahan tambang dari pemerintah.  Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia  mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada ormas keagamaan terkait izin tambang tersebut.  Ia berharap ormas yang awalnya ragu akhirnya mau  menerima. Namun apabila pada akhirnya ormas yang menolak, Bahlil mengatakan pemerintah tidak akan memaksa.

Baca juga : PDIP Kerahkan 10 Petahana

Bahlil menjelaskan, kebijakan ini dibuat karena Presiden Presiden ingin mengoptimalkan peran organisasi keagamaan dan ingin melakukan pemerataan ekonomi.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya menilai pemberian izin tambang untuk ormas merupakan langkah berani dari Presiden Jokowi dalam  memperluas pemanfaatan sumberdaya alam bagi kemaslahatan rakyat. Menurutnnya, ini tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar sungguh-sungguh tercapai tujuan mulia dari kebijakan afirmasi itu.

“Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya mengatakan pihaknya akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.