Dark/Light Mode

Tanggapan Komnas HAM Soal Vonis Bebas Mantan Bupati Langkat Di Kasus TPPO

Rabu, 10 Juli 2024 13:38 WIB
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah. Foto: YouTube/Humas Kombas HAM RI
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah. Foto: YouTube/Humas Kombas HAM RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Vonis bebas mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) alias "kerangkeng manusia" disesalkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah menyebut putusan ini tidak memenuhi hak atas keadilan, terutama bagi para korban.

Baca juga : Bawaslu Mau Lapor DPR, Menkopolhukam & Mendagri

"Utamanya keluarga korban yang telah meninggal dunia" kata Anis dalam keterangan resminya, Rabu (10/7).

Kekecewaan Komnas HAM cukup beralasan, mengingat mereka telah melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini. Hasil investigasi menunjukkan adanya tindakan penyiksaan, kekerasan dan perlakukan yang merendahkan martabat manusia.

Baca juga : Rawan Pelanggaran, Bawaslu Awasi Pemungutan Suara Ulang Di Cianjur

"Putusan bebas tersebut akan berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku TPPO, terutama pelaku yang merupakan oknum aktor negara," tegasnya.

Komnas HAM tak tinggal diam. Mereka mendesak Komisi Yudisial untuk memeriksa proses peradilan di Pengadilan Negeri Stabat yang dinilai janggal. Selain itu, mereka juga mendukung langkah Kejaksaan untuk mengajukan kasasi.

Baca juga : Tanggapi Wapres Soal Penggunaan Dana Otsus, Ini Kata Senator Filep

"Komnas HAM juga mendukung Kejaksaan yang akan melakukan atasi atas kasus tersebut," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.