Tokoh Muda Muhammadiyah Dan NU Kompak Tolak Politisasi Haji

RM.id  Rakyat Merdeka - Kalangan tokoh muda Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) menilai penyelenggaraan haji tahun ini dinilai sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Karena itu, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket di DPR ini dinilai kurang tepat bahkan terkesan mencari-cari kesalahan Pemerintah.

"Secara teknis pelaksanaan haji tahun ini mengalami kemajuan luar biasa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya," kata tokoh muda Muhammadiyah Sunanto dalam sebuah diskusi bertajuk Haji antara Transformasi dan Politisasi, di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Pria yang akrab disapa Cak Nanto ini mengatakan, persoalan haji itu, dulu dan sekarang masih sama. Di antaranya, di Mina saat mabit, karena memang jamaah di Mina itu berjubel, sementara tempatnya sedikit, yang memang tidak mungkin menampung semuanya.

Kemudian saat wuquf, karena banyaknya jemaah dari banyak negara, sementaranya tempatnya terbatas.

Baca juga : Muhammadiyah Ngaku Nggak Cari Untung dari Tambang

Namun demikian, permasalahan di Mina itu, sambungnya, juga terjadi bagi jamaah dari negara lainnya, bahkan Kerajaan Arab Saudi sendiri harus melunakkan fatwa, sehingga berkembang tempat di sekitar Mina yang selama ini dikenal orang sebagai Mina Jadid.

"Jadi ini bukan murni salah Pemerintah," katanya.

Walau demikian, dia meyakini Pemerintah, telah memberikan pelayanan yang luar biasa kepada para jamaah haji,mulai dari pelayanan ramah terhadap lansia sesuai tema haji tahun ini, rekrutmen petugas haji secara terbuka dan ketat.

Dan yang paling penting, inovasi terus menerus dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi sengkarut dalam pelaksanaan haji di Arab Saudi.

"Jadi upaya Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi jamaah haji itu sudah luar biasa," ujarnya.

Baca juga : Fadel Muhammad Sampaikan Strategi Komprehensif untuk Mitigasi Banjir Gorontalo

Lebih lanjut, Cak Nanto mengatakan, terkait perbedaan fasilitas antara jamaah haji reguler, khusus, serta jamaah dari negara lain, bukan karena kebijakan Pemerintah. Melainkan hal tersebut telah ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi selaku tuan rumah.

Melihat fakta tersebut, Cak Nanto pun terheran-heran kalau kemudian upaya-upaya Pemerintah terus membenahi penyelenggaraan haji ini malah disambut dengan Pansus Hak Angket.

"Mungkin kalau periode lalu (haji tahun 2023), Pansus ini agak cocok karena ada kejadian di Musdalifah itu. Tapi sekarang kan sudah tidak ada lagi persoalan berarti dan penanganannya sudah dilakukan. Jadi artinya sudah terlambat dan terkesan mencari-cari (kesalahan, red)," katanya.

Menurutnya, jika DPR tulus mau memperbaiki pelayanan haji, tidak harus melalui pansus. Karena hasilnya tetap tidak akan berubah. Misal terkait haji khusus dan reguler.

Dikatakan, walau haji khusus membayar lebih besar, bukan berarti Pemerintah membeda-bedakan. Kemudian kalau mau menyalahkan petugas haji pun merupakan hal yang keliru karena mereka sudah berjibaku luar biasa membantu para jamaah haji.

Baca juga : Muhammadiyah Dukung Irman Gusman, Anwar Abbas: Sosok Yang Pas

"Dengan ribuan jamaah di sana, pasti akan ada kendala. Jadi apa yang mau dipansuskan, kecuali jika memang untuk mencari-cari kesalahan," tambahnya.

Sementara mantan Sekjen PKB Lukman Edy tidak setuju jika persoalan haji dipolitisasi. Sebab haji ini adalah urusan ibadah bagi umat Islam. Ada dimensi ketakwaan dan keikhlasan di dalamnya.

"Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencari manfaat dengan melakukan politisasi terhadap berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk perbaikan ke depan, harus kita tolak," tegasnya.

Lukman Edy meyakini, pelaksanaan haji yang diselenggarakan Pemerintah sama sekali tidak ada keinginan untuk menjadikan haji ini sebagai bagian dari bisnis.

"Saya yakin ini adalah bagian dari pelayanan (Pemerintah) kepada umat dan itu bahagian dari pelayanan kepada Tuhan. Jadi tidak ada dimensi-dimensi bisnis di dalamnya. Saya kira agak jahat banget kalau persoalan haji ini kemudian dipolitisasi," sebutnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.