Tekan Stunting, Pemda Harus Intervensi Dan Inovatif

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia belum lepas dari masalah stunting. Karena itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan berbagai intervensi dan inovasi.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti menyatakan, kesalahan atau kegagalan di masa pertumbuhan bisa memicu gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin hingga balita.

“Salah satu penyebab stunt­ing adalah terbatasnya layanan kesehatan, seperti pemeriksaan ibu hamil dan janin atau an­tenatal care. Kemudian, lay­anan setelah melahirkan atau post-natal, kurangnya akses ke makanan bergizi, air bersih dan sanitasi,” ujar Nopian dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/9/2024).

Dia menjelaskan, salah satu intervensi yang bisa dilakukan Pemda di seluruh Indonesia, yakni melakukan inovasi di tingkat pelayanan pemerintahan yang paling dekat dengan ke­lompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau Posyandu.

Baca juga : Jumlah Rakyat Melek Teknologi Terus Naik

“Pemerintahan desa atau kelurahan memiliki peran yang besar dalam penyelamatan 1.000 HPK,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Nopian menjelaskan, pemerintahan desa atau kelurahan bisa melaku­kan sejumlah inovasi, seperti meningkatkan pemantauan dan pelayanan kepada ibu hamil dan balita, penyediaan makanan bergizi hingga akses terha­dap air bersih. Namun, hal itu membutuhkan dukungan dan dorongan dari pemerintahan di atasnya, yakni Pemda.

“Peran aktif dan dukungan Pemda terhadap struktur permerintahan di bawahnya akan melahirkan berbagai efek lanju­tan. Karenanya, seluruh Pemda perlu dan harus melakukan in­tervensi agar berbagai inovasi di tingkat pemerintahan desa atau kelurahan, berjalan optimal,” tuturnya.

Terpisah, Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eppy Lugiarti menegas­kan, pihaknya mendukung selu­ruh upaya percepatan penurunan stunting dan telah menjadikan itu sebagai program prioritas nasional.

Baca juga : Layanan Elektronik Bikin Birokrasi Makin Sat-Set

Menurut Eppy, Kemendes PDTT telah melakukan bimbingan teknis terpadu untuk menekan stunting, antara lain kepada para kader pemberdayaan masyarakat desa (KPM), kader posyandu, tim pendamping keluarga (TPK) dan tim percepatan penurunan stunting desa.

Selain itu, pihaknya juga memberikan penghargaan ke­pada desa yang berkinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting.

Selain melakukan sosialisasi, bimbingan, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada desa-desa yang berhasil melakukan percepatan penurunan angka stunting.

“Sudah banyak desa atau kelurahan yang melakukan ino­vasi untuk menurunkan stunting. Kami terus melakukan berbagai percepatan,” cetusnya.

Baca juga : Warga Melek Teknologi Ekonomi Desa Terkerek

Lebih lanjut, Eppy mengungkapkan data sejumlah desa dan kelurahan yang telah berhasil melakukan berbagai inovasi penurunan angka stunting. Di an­taranya, Desa Lewoeleng, Nusa Tenggara Timur (NTT), berhasil menurunkan stunting dari 60 persen pada tahun 2022 menjadi 5,1 persen di tahun 2024.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.