Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Soal Perairan Natuna

Menlu: Indonesia Tak Akan Pernah Akui Klaim China

Jumat, 3 Januari 2020 22:28 WIB
Foto: Twitter @Menlu_RI
Foto: Twitter @Menlu_RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia menyatakan, kapal China telah melanggar batas wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) kita di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), akhir tahun 2019 lalu. Indonesia juga menegaskan, tak akan pernah mengakui klaim sepihak China soal wilayahnya di Natuna.

Penegasan ini menjadi salah satu poin yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Koordinasi Masalah Laut China Selatan yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1) siang.

Menlu Retno mengingatkan, wilayah ZEE Indonesia di peraian Natuna telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Baca juga : Akhir Musim, Liga Indonesia Baru Penuhi Semua Kewajiban

“Tiongkok merupakan salah satu partij dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982,” tegas Menlu.

Menurut Menlu Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

Terkait adanya pelanggaran oleh kapal RRT itu, rapat koordinasi yang dipimpin Menko Polhukam itu memutuskan akan melakukan intensifikasi patroli di wilayah tersebut, dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna.

Baca juga : Malam Pergantian Tahun, Kapolda Metro Jaya Minta Masyarakat Tak Konvoi Kendaraan

Hadir dalam rapat koordinasi ini antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sebelumnya Kementerian Negeri (Kemlu) telah memanggil Dubes China di Jakarta, dan menyampaikan protes keras terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal China di Natuna.

Nota diplomatik protes juga telah disampaikan dalam kesempatan itu. Menurut Kemlu, Dubes RRT telah mencatat berbagai hal yang disampaikan dan akan segera melaporkan ke Beijing. Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia. [KRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.