Restorasi Jiwa Indonesia Minta Pemerintah Fokus Kelarin Masalah Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Restorasi Jiwa Indonesia (RJI) memandang, publik akan terobati luka-lukanya jika kebijakan yang dikeluarkan eksekutif dan legislatif lebih berpihak kepada rakyat.

"Jadi aksi ini bukan hanya reaksi atas tunjangan pejabat atau jatuhnya korban di jalanan, melainkan simbol dari jurang ketidakadilan yang semakin terasa," ujar Founder RJI Syam Basrijal dalam pesannya, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, saat ini memang eskalasi kerusuhan nasional sudah semakin mereda. Namun demikian bukan berarti persoalan rampung. Justru ini adalah kesempatan bagi Pemerintah dan DPR RI mengevaluasi diri.

"Pemerintah dan DPR harus menutup jurang itu, bukan dengan retorika, melainkan dengan langkah nyata yang meringankan beban hidup sehari-hari," pesannya.

Setidaknya kata Syam, penyelenggara negara memiliki waktu 100 hari ke depan untuk melakukan perbaikan. Dari komunikasi publik, hingga menelurkan kebijakan yang pro rakyat.

Baca juga : Kadin Indonesia Minta Penyelenggara Negara Buka Ruang Dialog Dengan Masyarakat

"Maka, seratus hari ke depan menjadi ujian moral sekaligus momentum untuk memulihkan kepercayaan," ujarnya.

Dalam perspektif sosial, Syam Basrijal memandang, aspek kebutuhan dasar masyarakat harus dibereskan secepat mungkin. Seperti harga pangan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

"Prioritas utama adalah menstabilkan kebutuhan dasar rakyat. Harga beras yang terus melambung, LPG 3 kilogram yang kerap langka, hingga biaya pendidikan yang menekan keluarga kecil segera ditangani," tandasnya.

Dituturkan Syam, publik akan tetap menaruh kemarahan kepada Pemerintah dan DPR jika sektor rill masyarakat terabaikan.

Pemerintah, harus hadir di pasar, di dapur rakyat, di ruang belajar anak-anak. Subsidi harus benar-benar tepat sasaran. Misalnya dengan moratorium sementara terhadap pajak dan pungutan yang mencekik, terutama di tingkat daerah.

Baca juga : Restorasi Jiwa Indonesia Ajak Publik Lawan Provokasi

"Beri ruang bernapas bagi rakyat," sambungnya.

Tidak sekadar sektor ekonomi saja yang dibereskan. Perlu hadir juga transparansi yang menjadi aspek penting dan selalu menjadi kritik tajam publik. DPR sebagai simbol representasi rakyat tak boleh lagi menjadi ruang gelap.

Sudah saatnya dibuka dashboard kinerja yang bisa diakses siapapun. Dari mulai kehadiran, produktivitas legislasi, hingga transparansi anggaran.

"Dengan begitu, rakyat bisa menilai langsung apakah wakilnya benar-benar bekerja atau sekadar menikmati kursi empuk kekuasaan," lanjut Syam.

Di samping itu, dalam 100 hari ke depan, Pemerintah dan DPR serta seluruh pemangku kebijakan membuka ruang seluas-luasnya untuk rakyat dapat berdialog menyampaikan kritikan dan masukan konstruktif secara aman, nyaman, dan damai.

Baca juga : Heikal Safar Ingatkan DPR Jaga Marwah Lembaga dan Empati pada Rakyat

Dialog nasional menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar seremonial. Pemerintah, mahasiswa, buruh, komunitas ojol, akademisi, hingga ulama harus duduk setara di meja bundar.

Jika semua saran itu dilakukan oleh elite dan pemangku kebijakan, Syam percaya Indonesia akan kembali pulih dan bertumbuh karena telah terciptanya harmonisasi antara rakyat dan pemangku kebijakan.

Semua ini juga bergantung pada komunikasi yang rendah hati. Tidak boleh ada lagi ucapan pejabat yang merendahkan rakyat, apalagi di tengah krisis. Setiap kata yang keluar harus melewati saringan empati, apakah ini menambah martabat rakyat atau justru menggarami luka mereka.

"Kita berharap arah perjalanan bangsa akan mulai bergerak ke jalur yang benar, dari ketidakpercayaan menuju pemulihan, dari luka menuju rekonsiliasi. Mengambil keputusan pro rakyat adalah bahan bakar utama yang bisa memperkuat legitimasi Pemerintahan ke depan," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.