Dark/Light Mode

Video Sekda Bali Marahi ASN Viral, Gubernur Koster: Itu Bentuk Pembinaan

Selasa, 23 September 2025 06:45 WIB
Gubernur Bali, I Wayan Koster. (Foto: Dok. Pemprov Bali)
Gubernur Bali, I Wayan Koster. (Foto: Dok. Pemprov Bali)

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Bali, I Wayan Koster menanggapi viralnya video Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang terlihat memarahi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait imbauan donasi untuk korban banjir. Menurut Koster, tindakan Dewa Made Indra bukan teguran, tapi bentuk pembinaan sebagai pembina pegawai.

"Beliau tidak menegur, beliau itu sekda sebagai pembina pegawai, wajar saja. Donasi ini sifatnya gotong royong dan sukarela. Apa yang menjadi masalah?" kata Koster di Denpasar, Senin (22/9/2025). 

Soal patokan besaran donasi kepada ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Koster menilai, hal tersebut merupakan hal wajar karena penghasilan ASN berbeda-beda, mulai dari Rp 8 juta hingga Rp 30 juta per bulan. Dalam pedoman yang disusun, urai dia, besaran gotong royong ditetapkan mulai dari Rp 50 juta untuk Gubernur, Rp 25 juta untuk Wakil Gubernur, Rp 3 juta untuk Sekda, hingga ratusan ribu rupiah untuk pegawai pelaksana dan PPPK. 

Baca juga : BNPT Temukan 6.402 Konten Berbau Radikal

"Angka tersebut hanya bersifat acuan. ASN boleh menyesuaikan sesuai kemampuan, mau sesuai acuan, lebih besar, lebih kecil, atau bahkan tidak menyumbang sama sekali juga tidak masalah. Besaran donasi tetap sukarela," jelasnya. 

Politisi PDI Perjuangan itu memastikan, pihaknya akan transparan dalam mengelola donasi bagi korban banjir. Penggalangan dan penggelolaan donasi akan dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali. 

"Pasti transparan. Pola ini sudah diterapkan waktu erupsi Gunung Agung dan Covid-19, skemanya sama. Namanya gotong royong nggak pakai surat SK (Surat Keputusan) segala macam. Apa yang masalah, ini internal pegawai," tegasnya. 

Baca juga : Proteksi Baja Lokal Dari Produk Impor!

Lebih lanjut, Koster membantah tentang kabar ASN tidak menyumbang akan dimutasi. Menurutnya, kabar tersebut merupakan isu yang dibesar-besarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

"Nggak ada, bohong. Ini namanya sukarela. Itu dibesar-besarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," cetusnya. 

Terkait pertanyaan soal penggunaan dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA), Koster menjelaskan, dana itu sudah memiliki peruntukan khusus. Untuk penanganan dampak banjir, Pemerintah bisa menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT). 

Baca juga : Industri Jadi Motor Penggerak Ekonomi

"Kalau dengan cara begini lebih cepat. Sekarang menghadapi bencana, kita bantu langsung. Kalau nunggu mekanisme anggaran, waktunya lama," imbuhnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.