Mahfud: Syarat Indonesia Adil dan Makmur Adalah Kebersatuan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mahfud MD mengakui, saat ini Indonesia belum mencapai kondisi yang adil dan makmur. Perlu usaha yang lebih keras agar Indonesia masuk dalam kategori maju atau masuk dalam masa Indonesia Emas yang dicanangkan dicapai pada 2045.       

"Yang jadi masalah itu adalah adil dan makmur. Itulah sebabnya Indonesia Emas belum ada sekarang karena keadilan dan kemakmuran belum maksimal," kata Mahfud saat membuka diskusi Bincang Seru Mahfud yang diadakan oleh MMD Initiative, Wahid Foundation dan Universitas Indonesia (UI) bertema Keadilan yang Memberdayakan di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2).       

Baca juga : Satu Warga di Tanimbar Maluku Diduga Terjangkit Virus Corona

Hadir dalam diskusi tersebut, Putri Presiden Gus Dur Yenny Wahid, Rektor Universitas Indonesia, sejumlah pengajar dan civitas akademika UI serta mahasiswa dari Universitas Nasional. Hadir juga komedian Mamat Alkatiri, Cak Lontong dan Akbar meramaikan acara ini.          

Dikatakan Mahfud, soal merdeka dan berdaulat, Indonesia telah memenuhi syarat. Kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia sudah diakui internasional sejak 1945. Mimpi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai jika Indonesia tidak mengalami gejolak yang signifikan. Indonesia bahkan dapat menjadi kekuatan ke empat dunia berdampingan dengan China, Amerika, India, hingga Jepang. Namun, ditegaskannya, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan siap memasuki Indonesia Emas pada tahun 2045, syaratnya adalah kebersatuan. Syaratnya bersatu dan tidak terpecah," tegas Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.        

Baca juga : Indonesia Jadi Tuan Rumah Free Fire Champions Cup 2020

Masalahnya, saat ini ada gejala kurang kebersatuan. Kasus intoleransi antar umat beragama kembali muncul. Seperti diketahui, belum lama ini, terjadi penolakan pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, kota Tanjungbalai, Karimun, Kepulauan Riau dan perusakan musala di Perumahan Agape, Tumaluntung, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.      

Mahfud mengingatkan, sikap intoleransi salah satu bentuknya adalah sikap takfiri alias mengkafirkan orang lain. "Muncul gejala intoleransi, di mana orang yang berbeda dianggap musuh. Kalau di dalam bahasa agama itu, menganggap orang yang berbeda sebagai musuh adalah sikap takfiri. Dan ini sudah mulai muncul di dalam narasi-narasi pembicaraan tentang keyakinan, pembinaan rumah ibadah dan lainnya," terangnya.

Baca juga : AirNav Indonesia Operasikan Landasan Pacu Ketiga Bandara Soekarno-Hatta

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menindak pelaku intoleransi. Jokowi meminta Menkopolhukam Mahfud MD hingga Kapolri Jenderal Idham Azis  menjamin keberlangsungan kebebasan beragama. Untuk itu, dia meminta agar pelaku intoleransi diganjar dengan ketentuan hukum yang berlaku.          

Dalam kesempatan yang sama, Putri Presiden Gus Dur yang juga Komut PT Garuda Indonesia Tbk Yenny Wahid mengapresiasi Mahfud MD. Menurutnya, tidak banyak pejabat yang mengakui ada masalah di negaranya. "Prof Mahfud melakukan ini. Secara gamblang mengatakan masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Beliau bukan tipe pejabat yang seperti pada zaman Orde Baru," puji Yenny. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.