Panglima TNI Sudah Siapkan Satu Brigade

RM.id  Rakyat Merdeka - TNI siap menindaklanjuti keputusan Indonesia  bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Panglima TNI Jenderal Agus Subyanto bahkan sudah menyiapkan satu brigade pasukan perdamaian untuk misi di Jalur Gaza.

Disiapkan satu brigade khusus dari kalangan TNI ini, diungkap Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Sebagai langkah awal, kata Sjafrie, Indonesia lebih dulu mengirimkan 50 personel untuk tim edukasi dan persiapan lapangan.

"Panglima TNI sudah mempersiapkan satu brigade, kita akan kirim per batalion," ungkap Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Ia menjelaskan, terdapat dua opsi pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza. Pertama, melalui mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua, melalui Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Trump.

Soal biaya iuran keanggotaan Dewan Perdamaian untuk mendukung rekonstruksi Gaza, Sjafrie mengatakan akan menggunakan skema pembiayaan mandiri (self-funded). "Namun yang pasti, pelibatan ini adalah self-funded. Di mana kita mengutamakan kemampuan yang ada untuk kita siapkan sebagai pasukan kita,” tuturnya. 

Sjafrie menegaskan, Kementerian Pertahanan masih menunggu keputusan Kementerian Luar Negeri terkait mekanisme iuran dalam keanggotaan Dewan Perdamaian. Akan tetapi, kontribusi utama Indonesia dipastikan berupa pengerahan pasukan perdamaian.

Baca juga : DPR Pastikan Belum Ada Pembayaran Dari Pemerintah

Sebelumnya, Panglima TNI mengungkapkan pihaknya akan mengirimkan personel pengintai (recce) ke Gaza sebelum pengerahan pasukan utama dilakukan. Langkah ini bertujuan memastikan kondisi keamanan, situasi lapangan, dan penempatan pasukan.

“Apabila sudah ada kejelasan, kita akan kirim personel recce ke sana sebagai pendahulu untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan,” sebut Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Agus menambahkan, pasukan perdamaian ke Gaza nantinya akan dipimpin oleh seorang perwira tinggi bintang tiga. Di bawah kepemimpinannya, akan dibentuk tiga brigade komposit yang terdiri atas Batalion Kesehatan, Batalion Zeni Konstruksi, dan Batalion Bantuan. 

"Rencana nanti dipimpin oleh jenderal bintang tiga,” ujarnya. 

Selain unsur darat, TNI juga menyiapkan dukungan alutsista dari matra udara dan laut. TNI AU akan menyiapkan helikopter dan pesawat angkut C-130 Hercules. Sementara TNI AL menyiagakan dua kapal rumah sakit lengkap dengan helikopter.

"Kemudian juga ada unsur udara, kita menyiapkan helikopter, pesawat C-130 Hercules, dan dua kapal rumah sakit dari Angkatan Laut,” beber Agus.

Baca juga : Menlu: Dewan Perdamaian Dunia Tak Akan Gantikan PBB

Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan, pengerahan pasukan perdamaian ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia menjaga perdamaian dunia. 

"Mewujudkan perdamaian di wilayah Gaza di Palestina. Tentunya Indonesia akan berkontribusi sesuai perintah Presiden. Pada saat beliau di PBB menyampaikan kita siap 20 ribu personel,” tegas Tandyo.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai, keputusan Presiden sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 untuk ikut dalam ketertiban dunia. Menurutnya, poin penting dari keputusan tersebut adalah untuk menjaga perdamaian, bukan ikut bertempur di Gaza.

"Walaupun nanti lead-nya salah satu jenderal dari US, kita juga berharap kita akan mengirimkan jenderal terbaik kita di sana dan pasukan terbaik tempur kita, tetapi tidak untuk ikut bertempur," ulas Utut.

Terkait dengan kewajiban membayar iuran 1 miliar dolar AS untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian, Utut menegaskan bahwa anggaran tersebut belum masuk dalam rencana APBN. Sebab, pengesahan APBN sudah sejak September 2025.

"Nanti kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari national pride kita. Kebanggaan nasional," cetus Utut.

Baca juga : RI Ikut Dewan Perdamaian, GREAT Institute: Kesempatan Wujudkan Perdamaian Dunia

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengingatkan, langkah tersebut jangan sampai dimanfaatkan sebagai legitimasi politik oleh pihak tertentu. Khususnya Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakuisisi wilayah Gaza.

Oleh menegaskan pentingnya transparansi mekanisme pengambilan keputusan serta posisi kesetaraan antaranggota dalam Dewan Perdamaian tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan forum tersebut benar-benar mendorong solusi dua negara yang menjamin kemerdekaan Palestina.

Seperti diketahui, sejak Dewan Perdamaian diumumkan, berbagai spekulasi berkembang di tingkat internasional. Salah satunya, kecurigaan bahwa forum tersebut dapat digunakan untuk melegitimasi penguasaan Gaza, bahkan melemahkan peran PBB. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.