Pusat Begini, Daerah Begitu

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyebaran wabah virus corona belum bisa dibendung. Jumlah yang terinfeksi terus bertambah. Hingga kemarin, sudah menyentuh angka 134 orang.

Sayangnya, penanganannya belum kompak. Pemerintah Pusat ambil sikap begini, sedangkan Pemerintah daerah melakukan begitu. Contohnya, soal Lockdown. Presiden Jokowi menegaskan, tidak kepikiran melakukan Lockdown. Jokowi juga tidak pernah membebaskan daerah untuk melakukan Lockdown atau tidak.

Sebab, pengambilan keputusan Lockdown adalah ramah Pemerintah pusat. “Kebijakan ini tak boleh diambil oleh Pemda. dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan Lockdown,” tegas Jokowi, dalam jumpa pers, di istana Bogor, kemarin.

Yang dibebaskan Jokowi adalah, Pemda menentukan status bencana di daerah masing-masing. Contoh lainnya, soal kebijakan besar. Jokowi menegaskan, jika Pemda mau mengambil kebijakan besar soal penanganan corona, harus dibahas dengan Pemerintah Pusat.

Baca juga : Muhadjir Ingatkan Madrasah Harus Kebagian Dana BOS

“Saya minta daerah membahas dengan kementerian terkait, termasuk dengan satgas Covid 19,” tegas Kepala Negara. Namun, banyak daerah yang melakukan hal berbeda dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Seperti Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Ade Yakin, sudah memberlalukan Lockdown ini sejak kemarin. Meski sifatnya bukan Lockdown permanen. Baru level semi Lockdown. Karena hanya diterapkan di tempat-tempat wisata, seperti daerah Puncak, wilayah perbatasan Cianjur yang sampai saat ini masih banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, terutama dari Timur Tengah.

“Kita sepaKebijkat sejumlah kawasan wisata di Kabupaten Bogor, seperti wilayah Puncak, kita berlakukan semi Lockdown,” kata Ade, Minggu kemarin.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Minggu kemarin, juga sudah mewacanakan Lockdown. Dia bilang, Jakarta perlu ditutup, baik dari luar maupun dalam Jakarta. “Jangan sampai ada di antara yang pulang kampung tanpa disadari membawa virus ke kampung halaman atau ke wilayah lain,” kata Anies.

Baca juga : Korban New Coronavirus Makin Berjatuhan, China Tagih Janji AS Untuk Berikan Bantuan

Namun, Anies belum bilang kapan hal itu akan diterapkan. Kemarin, Gubernur Banten, Wahidin Halim, juga mengaku tengah mempertimbangkan pemberlakuan Lockdown di wilayahnya. Sejauh ini, Banten baru menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19. Sebagaimana juga dilakukan di Solo, Jawa Tengah.

Wali Kota Malang, Sutiaji, sempat dikabarkan sudah mengambil keputusan me-Lockdown kotanya. Kebijakan itu akan berlaku mulai hari ini hingga 14 hari ke depan. Kebijakan ini pun ramai diperbincangkan. Tak mau jadi polemik, Sutiaji kemudian memberikan klarifikasi.

“Perlu saya garisbawahi, tidak ada kebijakan Lockdown untuk Kota Malang. Yang kita atur adalah menunda atau menjawalkan kembali kunjungan tamu ke Pemkot Malang, dan untuk ASN Pemkot Malang menunda kegiatan dinas ke luar daerah,” ujarnya.

Kebijakan Lcckdown memang sudah banyak dilakukan negara-negara luar untuk mengantisipasi makin meluaskan wabah corona. Seperti Italia, Denmark, Filipina, dan Irlandia. Yang terbaru, Malaysia. Negeri Jiran itu akan di-Lockdown mulai 18 hingga 31 Maret 2020. Sebelumnya, China sudah lebih dulu menutup kota Wuhan dan Provinsi Hubei ketika wabah Covid-19 ini mulai merebak.

Baca juga : Menpora Apresiasi Perkembangan Pesat Esports di Tanah Air

Namun, banyak juga yang tidak melakukan kebijakan itu. Seperti Korea Selatan. Negeri KPOP itu memilih proaktif memperbanyak stasiun tes virus corona drive through di seluruh negeri. Tesnya gratis dan cepat, hanya memakan waktu 10 menit.

Mereka juga menerapkan prosedur imigrasi khusus. Setiap WNA yang masuk, dipantau selama 2 pekan. Korsel punya teknologi IT mutakhir dan kamera pengintai yang mampu melacak sumber infeksi. Selain itu, kesadaran masyarakat Korsel dalam menggunakan masker dan cuci tangan juga sangat tinggi.

Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi mendukung langkah pemerintah tidak memberlakukan Lockdown. Menurutnya, kebijakan social distancing yang mulai diterapkan, seperti meliburkan sekolah, bekerja di rumah, hingga beribadah di rumah diyakini cukup efektif untuk memutus mata rantai virus tersebut.

“Kalau kita bicara Lockdown, pasti akan berdampak ke ekonomi dan lain lain. Menurut saya, kebijakan social distancing yang diambil pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah tepat,” kata Intan, tadi malam. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.