PSBB: Pendaringan Surut Berskala Besar

RM.id  Rakyat Merdeka - Kemarin, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai berlaku di tiga daerah penyangga Jakarta; Bogor, Depok, Bekasi. Meluasnya kebijakan ini, membuat banyak rakyat teriak karena berdampak pada ekonominya. Kepanjangan PSBB pun diplesetin jadi Pendaringan Surut Berskala Besar.

PSBB berlaku setelah Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyetujuinya. Kebijakan itu akan berlaku selama 14 hari ke depan atau hingga 29 April 2020 pukul 00.00 WIB. “Setelah 14 hari kita evaluasi apa diteruskan atau dikurangi intensitasnya,” tutur Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, saat meninjau pelaksanaan PSBB di Depok, kemarin.

Menurut dia, Pemprov Jabar sudah menyiapkan anggaran Rp 3,2 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan. Warga akan menerima bantuan selama empat bulan ke depan, dengan besaran Rp 500 ribu setiap bulannya.

Dalam penyaluran bantuan itu, menurutnya, Pemprov Jabar akan melibatkan BUMN di bidang logistik, yaitu PT Pos Indonesia, pasar tradisional, hingga ojek online (ojol) dan pangkalan. Manajemen logistik ini yang jadi fokus Pemprov Jabar.

Baca juga : Ditopang Ekspor, Neraca Perdagangan Kian Perkasa

“Supaya orang tidak kelaparan. Tidak boleh ada kelaparan. Kalau tidak lapar mereka bisa taat pada anjuran untuk tinggal di rumah di waktu 3-4 bulan,” ujar dia.

Kalau ada yang tak dapat bantuan, Kang emil mengingatkan, ada fitur aduan di aplikasi Pikobar Jawa Barat. “Masih terlewat juga karena tidak ada KTP, anak jalanan, gelandangan, atau sangat kurang, Pak Wali (Kota Depok) berbaik hati menyiapkan nasi bungkus,” tutur eks Wali Kota Bandung itu.

PSBB yang diperluas, mempersempit pendulangan rezeki rakyat. Aturannya, sama persis dengan yang sudah duluan diterapkan di Jakarta. Mulai dari sekolah dan kerja di rumah, pembatasan jam operasional dan kapasitas angkutan umum, sampai pelarangan ojol meng angkut penumpang. Malah, KRL rencananya bakal disetop operasi mulai 18 April, menunggu Tangerang juga menerapkan PSBB.

Hari pertama PSBB diberlakukan, jalanan Depok yang biasanya padat, jadi lengang. Jalan Margonda Raya di sekitar Kantor Wali Kota Depok juga ramai lancar. Pada pagi hari, biasanya jalanan ini dipadati oleh angkot dan ojol yang menanti penumpang di dekat ITC Depok dan City Plaza Depok. Sta siun KRL, juga sepi.

Baca juga : Pertama, Operasi Penyemprotan Disinfektan PMI Berskala Besar Berjalan Lancar

Toko-toko tampak tutup. Bahkan, dealer mobil dan motor yang ada di kawasan tersebut juga memilih tutup. Misalnya dealer Toyota. PT To yota Astra Motor (TAM) memang memutuskan untuk menghentikan operasional dealer resmi secara sementara di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi sejak kemarin.

PSBB membuat ekonomi sebagian masyarakat lesu. Misalnya pekerja harian, pedagang kaki lima, dan ojol. “Kalau gini sih lebih cocok kalau PSBB itu kita sebut Pendaringan atau Pendapatan Surut Berskala Besar,” ujar Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono kepada Rakyat Merdeka, semalam.

Menurut dia, akibat kebijakan PSBB, para driver ojol kehilangan pendapatan 80 hingga 90 persen. “Pendapatan kami jika dinilai rupiah sehari-hari, rata-rata hanya kurang lebih Rp 20-30 ribu, malah terkadang tidak ada sama sekali,” keluhnya.

Selama ini, kontribusi pendapatan terbesar ojol adalah dari pengangkutan penumpang sebesar 70-80 persen. Sementara jasa antaran barang dan pesanan makanan yang diperbolehkan selama PSBB hanya 20-30 persen. Apalagi, untuk belanja makanan, para driver harus punya modal. “Saat ini hampir semua driver ojol sudah tidak punya modal untuk belanja makanan,” imbuh Igun.

Baca juga : Tegakkan Aturan PSBB, Patroli Gabungan Bubarkan Kerumunan Warga di Jakarta

Begitu juga dengan antaran barang. Tidak menentu dan turun juga permintaannya. Igun mengaku, sudah mengirimkan surat ke Istana, meminta agar ojol dapat kembali mengangkut penumpang selama PSBB diterapkan. Sebab, dalam beleid Pasal 11 Peraturan Men teri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020, ojol diperbolehkan mengangkut penumpang selama periode PSBB. “Kemarin kita lobi dengan surat ke Pre siden, minta solusi agar ojol diperbolehkan lagi membawa penumpang. Semoga direspon,” harapnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mendesak, pemerintah menyegerakan pemberian bantuan-bantuan sosial kepada warga yang terdampak kebijakan ini. “Yang penting sekarang adalah pemerintah segera turunkan dana, kasih makan mereka, kasih uang mereka, karena mereka tidak bekerja. Ini orang lapar, jangan main-main, kita tidak krisis ekonomi, tapi kita krisis sosial juga. Jadi sekarang ini pokoknya tutup semuanya, orang kasih makan,” ujar Agus. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.