Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Spanyol Vs Inggris, Duel Panas Perebutan Takhta
- Haaland Cetak Gol Penalti, Norwegia Jaga Asa Lolos ke Perempat Final
- Gunung Ibu di Halmahera Barat Sudah Dua Kali Erupsi Pagi Ini
- Persib Cari Dokter Tim Baru, Igor Tolic Tetap Patuhi Regulasi Liga
- Prancis Kehilangan 4 Pemain, Mbappe Berpeluang Tampil Lawan Turki
RM.id Rakyat Merdeka - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi tetap harus menjalani hukuman lima tahun penjara setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukannya dalam perkara gratifikasi pengurusan perkara dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Tak hanya kasasi Nurhadi, permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum juga ditolak. Dengan demikian, vonis lima tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan kepada Nurhadi tetap berlaku.
"Putusan kasasi: tolak kasasi Penuntut Umum, tolak kasasi Terdakwa," demikian tertulis dalam laman Direktori Putusan MA yang diakses pada Sabtu (14/11/2026).
Perkara kasasi dengan nomor 10010 K/PID.SUS/2026 tersebut diputus pada Kamis (29/10/2026).
Majelis hakim diketuai Soesilo dengan anggota Suradi dan Ansori, serta panitera pengganti Bayu Ruhul Azam.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Nurhadi. Putusan banding tersebut diketok pada Rabu (20/5/2026).
Pada tingkat pertama, Nurhadi juga dijatuhi pidana denda Rp 500 juta subsider 140 hari penjara. Selain itu, hakim mewajibkannya membayar uang pengganti sebesar Rp 137,1 miliar subsider tiga tahun penjara.
Terima Gratifikasi Rp 137,1 Miliar
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Nurhadi terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 137,1 miliar sejak Juli 2013 hingga 2019, baik ketika masih menjabat sebagai Sekretaris MA maupun setelah tidak lagi menduduki jabatan tersebut.
Uang tersebut berasal dari sejumlah pihak yang memiliki perkara di pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi.
Penerimaan dilakukan secara langsung maupun melalui menantunya, Rezky Herbiyono, serta sejumlah orang dekatnya.
Aliran uang tersebut antara lain masuk melalui rekening milik Rezky, Calvin Pratama, Soepriyo Waskita Adi, dan Yoga Dwi Hartiar.
Pertama, Nurhadi menerima uang sebesar Rp 11,03 miliar dari Hindria Kusuma, Bambang Harto Tjahjono (almarhum), dan PT Sukses Abadi Bersama.
Penerimaan tersebut berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dengan Nomor 514/PDT.G/2013/PN.JKT.UT tertanggal 27 November 2014 dan perkara perdata di PN Jakarta Pusat dengan Nomor 11/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tertanggal 20 Januari 2015.
Baca juga : Saksi Ungkap Honor Rp 3 Miliar ke DR Law Firm, Pengamat: Harus Proporsional
Uang Rp 11,03 miliar itu diterima dalam delapan kali transfer melalui rekening BCA milik Rezky Herbiyono pada periode 22 Juli 2013 hingga 24 November 2014.
Kedua, penerimaan sebesar Rp 12,79 miliar berasal dari Dion Herdie dan PT Sukses Exapmet.
Uang tersebut ditransfer sebanyak 15 kali ke sejumlah rekening pada periode 22 Juli 2014 hingga 28 Januari 2015.
Penerimaan itu berkaitan dengan perkara perdata di PN Jakarta Pusat dengan Nomor 285/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
Uang tersebut diterima melalui empat rekening bank milik Rezky, serta rekening atas nama Calvin Pratama dan Soepriyo Waskita Adi.
Ketiga, Nurhadi menerima uang sebesar Rp 2 miliar dari PT Freight Express Indonesia pada 18 April 2016.
Uang tersebut berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di PN Samarinda dengan Nomor 111/PDT.G/2015/PN.SMR tertanggal 27 Juli 2016.
Dana itu mengalir melalui rekening Bank OCBC NISP atas nama Rezky. Keempat, terdapat penerimaan lainnya selama periode 2013 hingga 2016 ketika Nurhadi masih menjabat sebagai Sekretaris MA.
Totalnya mencapai Rp 111,3 miliar dalam berbagai mata uang asing melalui transaksi di sejumlah money changer.
Uang tersebut diterima melalui Rezky, Calvin Pratama, Soepriyo Waskita Adi, Yoga Dwi Hartiar, dan Royani. Rinciannya, pada 2013-2014 Nurhadi menerima Rp 12,4 miliar melalui sopirnya, Royani.
Kemudian, pada 2015, dia menerima 358 ribu dolar Singapura atau setara Rp 3,47 miliar melalui menantunya, Rezky Herbiyono.
Selanjutnya, dalam rentang Februari 2015 hingga 2019, Rezky menerima uang dalam berbagai mata uang asing yang kemudian ditukarkan melalui money changer.
Nilai penukaran tersebut mencapai Rp 87,68 miliar yang dilakukan Rezky bersama orang suruhannya, Yoga Dwi Hartiar.
Baca juga : Bantah Fee buat Febrie, Saksi: Kerja Sama dengan DR Law Firm Diikat Kontrak
Pada 2016, Nurhadi juga menerima 520 ribu dolar Amerika Serikat (AS) dan 9.700 dolar Singapura atau seluruhnya setara Rp 7,76 miliar.
Penukaran uang melalui money changer dilakukan oleh Soepriyo Waskita Adi, orang suruhan Rezky.
Dengan demikian, total penerimaan gratifikasi yang menjadi objek perkara tersebut mencapai Rp 137,1 miliar.
Pledoi Nurhadi Dikesampingkan
Dalam persidangan, majelis hakim turut mempertimbangkan nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan Nurhadi bersama tim kuasa hukumnya.
Dalam pembelaannya, Nurhadi menyatakan tidak memiliki keterkaitan dengan penerimaan uang yang dilakukan menantunya.
Namun, majelis hakim mengesampingkan pembelaan tersebut. Hakim menilai Rezky Herbiyono sebagai menantu merupakan representasi dari Nurhadi.
Majelis hakim juga menyoroti peningkatan signifikan transaksi keuangan Rezky setelah menikahi putri Nurhadi, Rizqi Aulia Rahmi, pada 2014.
Saat itu, Nurhadi masih menjabat sebagai Sekretaris MA. Selain gratifikasi, hakim menyatakan Nurhadi terbukti melakukan TPPU dengan cara menempatkan, mentransfer, hingga membelanjakan uang hasil tindak pidana melalui menantu dan orang-orang lainnya.
Hakim juga mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai Sekretaris MA pada 2012 hingga 2016, Nurhadi terbukti menerima suap terkait pengurusan perkara yang berkaitan dengan jabatannya.
Penerimaan suap tersebut dilakukan secara langsung maupun melalui Rezky Herbiyono. Rinciannya, Nurhadi menerima Rp 35,7 miliar dari Hiendra Sunjoto selaku Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT).
Selain itu, Nurhadi menerima gratifikasi sebesar Rp 13,7 miliar. Rinciannya berasal dari Donny Gunawan sebesar Rp 7 miliar, Renny Susetyo Rp 2,7 miliar, Handoko Sutjitro Rp 2,4 miliar, dan Riadi Walujo Rp 1,6 miliar.
Penerimaan suap dan gratifikasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) berdasarkan Putusan MA Nomor 4147 K/Pid.Sus/2021 tanggal 4 Desember 2021.
Dengan demikian, total penerimaan tidak sah Nurhadi dari pengurusan sejumlah perkara mencapai Rp 186,6 miliar.
Baca juga : Pakar Hukum: Bantahan Ferry Boboho Jadi Tantangan Berat bagi JPU
Jumlah tersebut mencakup Rp 137,1 miliar yang menjadi objek perkara saat ini dan penerimaan dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.
Uang Diubah Menjadi Aset
Majelis hakim juga mengungkapkan bahwa uang sebesar Rp 307,3 miliar dan 50.000 dolar AS ditempatkan dalam sejumlah rekening atas nama orang lain.
Rekening tersebut antara lain atas nama Rezky Herbiyono, Calvin Pratama, Soepriyo Waskita Adi, Yoga Dwi Hartiar, CV Herbiyono Indo Perkasa, dan PT Herbiyono Energi Industri.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 138,5 miliar dibelanjakan untuk membeli tanah dan bangunan.
Aset yang dibeli antara lain empat kebun kelapa sawit di Sumatera Utara, tiga unit apartemen di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, beserta biaya renovasinya.
Selain itu, terdapat rumah di Patal Senayan, Jakarta Selatan, rumah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, serta pembangunan vila di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Nurhadi juga diketahui membelanjakan uang untuk pembelian kendaraan bermotor dengan total nilai sekitar Rp 6,2 miliar.
Kendaraan tersebut meliputi Mitsubishi Fuso senilai Rp 400 juta, Daihatsu Gran Max Rp 100 juta, Mercedes-Benz Sprinter Rp 985 juta, Mercedes-Benz S350 Rp 625 juta, dan Toyota Fortuner VRZ Rp 550 juta.
Selanjutnya, Mitsubishi Canter senilai Rp 400 juta, Mitsubishi Pajero Rp 658 juta, Mitsubishi Pajero lainnya Rp 500 juta, Toyota Hilux Rp 500 juta, Excavator Hitachi Rp 700 juta, serta Mitsubishi L200 Rp 400 juta.
Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhitungkan penghasilan sah Nurhadi dari usaha penangkaran sarang burung walet yang disebut menghasilkan Rp 66,9 miliar.
Majelis hakim menyimpulkan Nurhadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penerimaan gratifikasi dan TPPU, baik selama menjabat maupun setelah tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris MA.
Atas perbuatannya, Nurhadi dinyatakan melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya