Utak-atik Pancasila Cuma Bikin Malapetaka Saja

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Tapi, itu dianggap belum cukup. Pemerintah dan DPR harus segera menghentikan pembahasan RUU tersebut. Mending kita fokus memerangi corona daripada ribut mengotak-atik Pancasila yang cuma bikin malapetaka. 
 
Penundaan pembahasan itu sebelumnya diumumkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly, dua hari lalu. Wapres KH Ma'ruf Amin mengamini penundaan itu. Wapres menegaskan, pemerintah telah meminta ke DPR untuk menunda pembahasan RUU HIP. 

"Pemerintah masih fokus dalam penanganan Covid-19. Sebab itu, pembahasan RUU HIP inisiatif DPR RI pembahasannya ditunda dulu," ujar Wapres, dalam pertemuan dengan Ormas-ormas Islam di Rumah Dinas Wapres, Selasa (16/6) malam.  

Sayangnya, keputusan yang diambil pemerintah ini belum memuaskan ormas-ormas Islam. Salah satunya PBNU. Ormas Islam terbesar itu meminta pemerintah menghentikan pembahasan RUU itu. "Sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan ekonomi nasional," ujar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, kemarin. 

Baca juga : Nilai-nilai Pancasila Harus Ada dalam Tindakan Nyata

PBNU memandang, RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Kiai Said mengingatkan, tindakan apa pun yang dapat menimbulkan mafsadah bagi persatuan nasional wajib dihindari. Terlebih, Pacasila adalah hukum tertinggi yang lahir dari konsensus kebangsaan. "Pengaturan Pancasila ke dalam sebuah Undang-Undang akan menimbulkan anarki dan kekacauan sistem ketatanegaraan," tegasnya. 

Ketua PBNU Marsudi Syuhud ikut bicara. Dia mengimbau ke semua warga NU di parlemen menyampaikan penolakan atas RUU tersebut. "Sikap NU adalah hendaknya menghentikan (pembahasan RUU HIP)," tegasnya, dalam konferensi virtual Dewan Pertimbangan MUI, kemarin. "Kita akan sampaikan kepada orang-orang DPR (dari) NU yang ada di partai-partai," imbuhnya. 

Sebelumnya, Muhammadiyah juga menolak RUU HIP. Penolakan disampaikan dalam pernyataan resmi yang diteken Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti, Senin (15/6). "Muhammadiyah mendesak DPR untuk lebih sensitif dan akomodatif terhadap arus aspirasi terbesar masyarakat Indonesia yang menolak RUU HIP dengan tidak memaksakan diri melanjutkan pembahasan RUU HIP untuk kepentingan kelompok tertentu," ungkap Haedar Nashir.

Baca juga : Adiknya Positif Corona, Via Vallen Bagikan Hasil Rontgen Paru-paru di Instagram

Dari MUI juga sudah bicara. Sekjen MUI Anwar Abbas menegaskan, akan sangat berbahaya jika Pancasila diutak-atik. "Rakyat, terutama umat Islam, sudah resah dan sudah gelisah. Bila kegelisahan dan keresahan mereka tidak bisa kita kendalikan, maka bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi negeri ini," wanti-wantinya. 

Wakil Ketua Umum MUI Muhyidin Junaidi menyampaikan, pihaknya bakal melobi DPR agar menghentikan pembahasan. "Kami akan melakukan lobi-lobi kepada pimpinan DPR dan eksekutif, melakukan dialog secara persuasif," ungkapnya, kemarin.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro punya pandangan serupa. "Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa jangan diutak-atik lagi. Jangan malah di-downgrade. Sebab, keadaaan nanti bukan malah tambah bagus, tapi malah memburuk," tegasnya. 

Baca juga : Intel AS: Virus Corona Bukan Produk Bikinan Manusia Atau Manipulasi Genetika

Menurut dia, yang mendesak sekarang adalah respons pemerintah soal ekonomi, kemiskinan yang bertambah akibat pandemi ini. Bukan malah berdebat lagi soal Pancasila. 

Dari PDIP, sebagai pengusul RUU ini, sudah menerima pembahasan ditunda. Namun, partai banteng masih berharap, di kemudian hari, pembahasan RUU HIP bisa dilanjutkan. 

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan, RUU HIP diperlukan untuk mengembalikan ideologi Pancasila menjadi hidup dan bekerja di tengah masyarakat. "PDI Perjuangan berharap dan berdoa agar RUU HIP ini kelak akan menjadi undang-undang instrumental," ujar Basarah, kemarin. Dia mengajak segenap komponen bangsa, baik DPR, Pemerintah, maupun partai politik, membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi ormas-ormas keagamaan seperti MUI, PBNU, dan Muhammadiyah. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.