Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Korni: Katrol Daya Beli Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 tumbuh minus 5,32 persen dibanding capaian triwulan I-2020 sebesar 2,97 persen. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi ini karena pengeluaran dalam struktur produk domestik bruto (PDB) semuanya negatif.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu segera membenahi strategi untuk memulihkan ekonomi nasional sekaligus juga bisa cepat menangani dampak pandemi Covid-19 di dalam negeri,” kata Ketua Umum Komite Relawan Nasional Indonesia (Korni) M. Basri BK kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut dia, apabila pertumbuhan ekonomi secara tahunan berada di level negatif atau minus terus selama dua triwulan berturut-turut, maka diproyeksi bisa terjadi resesi. “Kami melihat, kondisi perekonomian Indonesia cukup berat karena daya beli masyarakat semakin turun, yang tecermin dalam pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang juga merosot,” jelasnya.

Baca juga : Angkasa Pura I Rampungkan Pembangunan Bandara Tiap Tahun

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2020 berperan 57,85 persen terhadap PDB yang tumbuhnya minus 5,51 persen secara tahunan. Penurunan daya beli masyarakat tersebut harus diganjal dengan alokasi proporsi perlindungan sosial yang besar. 

“Jika konsumsi rumah tangga tidak diperbaiki, kinerja ekonomi akan mandek, bahkan bisa terkontraksi semakin dalam. Bantuan sosial juga dapat mencegah angka kemiskinan dan pengangguran melonjak,” tutur Basri. 

Namun demikian, Korni optimistis, pemulihan ekonomi Indonesia akan berlangsung lebih cepat karena pemerintah bertekad akan terus menerbitkan stimulus baru untuk menjaga konsumsi rumah tangga miskin dan membantu dunia usaha. “Dengan stimulus yang tepat sasaran, kami yakin pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2020 bisa rebound menjadi positif,” tegas Basri.

Baca juga : Fraksi PAN DPRD DKI Sumbang Wifi Gratis untuk Belajar Warga

Di samping itu, pemerintah harus memikirkan untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor industri kecil karena jumlahnya mendominasi di Tanah Air. Misalnya, menyalurkan bantuan modal kerja produktif pada koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).  

“Kami mengkritisi kebijakan pemerintah yang terlalu banyak memberikan stimulus kepada sektor UMKM lewat jasa keuangan, khususnya perbankan. Sebab, tidak semua UMKM memiliki akses terhadap perbankan,” ungkapnya.

Berikutnya, pemerintah perlu memperhatikan pada upaya peningkatan investasi. Penciptaan iklim usaha yang kondusif harus terus digencarkan, termasuk kemudahan pemberian izin dan insentif.

Baca juga : Poyuono: Pemerintah Sudah On The Track

Basri menekankan agar pemerintah memiliki ancang-ancang yang tepat dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19, sehingga ekonomi Indonesia tiidak mengalami depresi. “Jadi, penanganannya harus benar. Jangan sampai bansos tunai banyak digelontorkan, tetapi orang masih khawatir untuk belanja. Maka itu, harus paralel antara penanganan virus corona dengan pemulihan ekonomi,” pungkasnya. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.